Jadi Samsak dalam Kasus Lahan Sengketa BMKG, GRIB Jaya Panggil Prabowo: Harusnya Kalau Mengaku Presiden Rakyat Kecil…

Jakarta, tvOnenews.com - Ormas pimpinan Hercules, GRIB Jaya kini tengah menjadi ‘samsak’ dalam kasus lahan sengketa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Sabtu (24/5/2025) lalu, posko GRIB Jaya di lahan sengketa di Tangerang Selatan digusur habis oleh aparat atas laporan BMKG. 

BMKG sebelumnya melaporkan GRIB Jaya ke polisi karena menduduki lahan yang diklaim sebagai milik negara. 

Namun, di saat yang sama pihak GRIB Jaya memberikan pembelaan. 

Ormas pimpinan Hercules ini mengatakan bahwa lahan yang mereka duduki adalah milik warga dan keberadaan GRIB Jaya atas permintaan keluarga ahli waris pemilik tanah. 

“Dia (ahli waris) yang menyuruh menjaga, karena pada tahun 2022 itu mereka (BMKG) menggunakan tentara (untuk menggusur),” kata Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya Wilson Colling, dalam tayangan YouTube GRIB Jaya, dikutip Senin (26/5/2025). 

Baca Juga

Prakiraan Cuaca 10 Oktober 2026, BMKG Sebut DKI Jakarta Berawan Berpotensi Hujan Ringan

Menurutnya, cara yang dilakukan BMKG membawa tentara untuk menggusur rakyat kecil adalah langkah yang tidak manusiawi. 

Sebab, kata dia, penggusuran yang terjadi dilakukan secara liar dan ilegal tanpa ada surat eksekusi lahan yang resmi. 

Sebelumnya pihak ahli waris menjelaskan bahwa pihak BMKG memang sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kepemilikan lahan di tahun 2007. 

Saat itu, lembaga negara tersebut memenangkan PK. Namun, belum mendapatkan surat eksekusi sampai sekitar tahun 2022. 

Pada tahun 2022, menurut para ahli waris dan GRIB Jaya tentara dan alat berat tiba-tiba datang menggusur masyarakat di lahan sengketa itu. 

Kini, aparat kembali datang dan benar-benar meratakan usaha warga yang terletak di atas lokasi tersebut. 

Wilson menilai bahkan negara sudah berlaku seperti preman karena menginjak-injak rakyat kecil. 

Sebab, surat yang digunakan sebagai dasar penggusuruan dinilai tidak sah karena tidak dibuat oleh pengadilan. 

“Saat ini mereka juga lebih preman. Bagaimana dengan suratnya orang pribadi bisa dijadikan tanah orang. Itulah bobrok hukum kita,” tegas Wilson. 

Terkait hal ini, ormas pimpinan Hercules tersebut memanggil Presiden Prabowo Subianto. 

Selama ini, Prabowo selalu menyebut dirinya sebagai presiden rakyat kecil dan buruh. Sekaranglah saatnya untuk membuktikan omongan tersebut. 

“Kalau Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia presidennya rakyat miskin, saat ini harus dia sampaikan. Ini momentum,” katanya. 

Dirinya juga mengingatkan kepada para aparat bahwa selama ini mereka bekerja dibayar masyarakat. 

Oleh karenanya, jangan sampai aparat malah menginjak-injak rakyat kecil yang mestinya dilindungi. 

“Presiden sudah mengatakan aparat penegakan hukum TNI Polri seragam, sepatu, pangkatmu adalah uang rakyat. Jangan intimidasi rakyat!,” tuturnya. (iwh)