Sudah Digagas Sejak Lama, Sistem ERP di Jakarta Masih Mandek! Ini Dalih Gubernur Pramono Anung

Jakarta, tvOnenews.com — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap alasan utama di balik mandeknya penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota. 

Padahal, wacana ini telah bergulir sejak era kepemimpinan sejumlah gubernur terdahulu.

Menurut Pramono, hambatan utama dalam pelaksanaan ERP terletak pada konektivitas moda transportasi umum Jakarta yang belum maksimal, yang seharusnya menjadi penopang utama dalam pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Semangat untuk ERP ini sudah ada sejak zaman Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, Mas Anies, Pj, dan sebagainya. Tetapi kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan? Memang supporting systemnya belum selesai," kata Pramono saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Senin (26/5/2025).

Untuk mengatasi hal ini, Pramono mengaku telah mengambil langkah dengan memperluas rute Transjabodetabek. Saat ini, tiga rute baru telah diresmikan, dan empat rute lainnya akan segera menyusul.

"Untuk Transjabodetabek, 3 rute baru sudah diresmikan. Akan ada kurang lebih 4 rute lainnya. Nah, nanti setelah itu tentunya kami akan mengkaji apakah akan ada tambahan rute lainnya," ujarnya.

Baca Juga

Soal Usulan CFD Digelar Setiap Sabtu-Minggu hingga Kebijakan Ganjil Genap, Pramono Bakal Bahas Bareng Dishub

Pramono juga menyampaikan bahwa setelah sistem transportasi umum memadai, Pemprov DKI akan mulai menyusun skema subsidi transportasi baru, bersamaan dengan finalisasi kajian ERP.

"Kalau semuanya berjalan lancar ya jadi belum tentu bahwa ERP itu pasti akan dijalankan. Nanti jangan saya di-framing lagi bahwa Jakarta akan melakukan menetapkan ERP. Ini masih disampaikan dikaji secara mendalam," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo turut mengonfirmasi bahwa ERP belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut, penyusunan regulasi berupa Raperda Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas baru akan rampung tahun ini. Setelah itu, barulah aturan teknis pelaksanaan ERP bisa disusun.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi beredarnya kabar di media sosial TikTok yang menyebutkan 25 ruas jalan di Jakarta akan segera dikenakan tarif ERP.

"Untuk penerapan electronic road pricing (ERP), Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan," ujar Syafrin, Rabu (7/5/2025).

Ia menambahkan, saat ini sistem pengendalian kepadatan lalu lintas masih mengandalkan skema ganjil genap yang diterapkan pada pagi dan sore hari.

"Fokus Pemprov DKI Jakarta saat ini masih pada upaya peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, serta pengembangan kebijakan transportasi lainnya," lanjutnya.

Adapun sejumlah proyek transportasi yang tengah dikebut Pemprov DKI antara lain pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI – Kota) guna memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta. (agr/nba)