Pengakuan Jujur Ormas Pimpinan Hercules soal Status Tanah BMKG yang Diduduki Anak Buahnya: GRIB Jaya Ada untuk Bantu Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Pihak pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules, kembali merespons saat tahu ada anak buahnya menduduki tanah BMKG yang menjadi viral di media massa dan media sosial. 

Selain menduduki tanah BMKG seluas 127.780 meter persegi, anak buah Hercules juga meminta uang Rp5 miliar kepada BMKG. 

Perkara tersebut saat ini sudah ditangani oleh tim advokasi. 

Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya Wilson Colling menegaskan perkara ini sudah terjadi dua tahun lalu.

“Tim advokasi tidak ujug-ujug menerima kasus tersebut. Kami periksa seluruh data, dokumen, baru bisa melakukan pembelaan hukum,” ujar dia saat memberikan klarifikasi lewat GRIB TV dikutip pada Senin (26/5/2025). 

Wilson mengatakan pihaknya tidak bisa menjelaskan persoalan secara konkret lantaran bukan di ruang pengadilan.

Baca Juga

Info Cuaca Minggu 21 Juni 2026: Hari Ini Jakarta Diguyur Hujan Menjelang Sore

“Makanya kalau melakukan pemberitaan tanpa melakukan klarifikasi terhadap tim hukum yang menangani ini, maka seluruh informasi akan menjadi bias,” jelasnya. 

Namun, dia bisa memastikan bahwa perkara ini beranjak sejak 1992 lalu. 

“Kalau saya bicara tentang perkara ini beranjak dari 1992. 1992 Tidak ada klausula putusan yang konkret bahwa ahli waris atau warga yang menempati rumah itu, tanah itu, harus keluar. Tidak ada perintah eksekusi,” terangnya. 

“GRIB membela masyarakat, mengadvokasi yang tanah hak keperdataannya diperjuangkan. Perjuangan ini rangkaiannya panjang. Kita sudah ke beberapa pengacara dari 1992 dan banyak generasi yang sudah meninggal,” sambungnya. 

Lahan tersebut adalah milik ahli waris secara turun-temurun yang dibuktikan dengan girik.

“Tanah ini awalnya tanah turun temurun milik ahli waris yang dibuktikan dengan girik,” tegas Wilson.

Kemudian, soal BMKG disebut mengklaim hak atas tanah itu karena pada tahun 1970-an sempat mengeluarkan dana untuk pembelian dan pembebasan sebagian lahan di sekitar lokasi.

Karena merasa sudah membeli, BMKG meminta ahli waris mengosongkan lahan, tetapi tidak diindahkan.

"Ahli waris tidak mengosongkan tanah, BMKG mengajukan gugatan perdata di pengadilan Tangerang sekitar tahun 1980-an, namun gugatan itu kalah di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung," ungkap dia.

Oleh karena itu, kejadian ini membuat ahli waris tidak mendapatkan keadilan. 

“Tapi sekilas saya harus ulas bahwa menguasai tanah dan sebagainya itu adalah memperjuangkan ahli waris yang memperjuangkan haknya yang selama ini mereka terintimidasi,” kata dia. 

“GRIB hadir, keadilan sosial untuk mereka. Kalau ujug-ujug bilang tanah negara, hasilnya dari mana? Mereka juga anak negara, warga negara, yang patut dilindungi. Kalau mereka belum bayar, bayar kepada ahli waris,” sambungnya.

Selanjutnya, pada 2007, BMKG mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang dikabulkan sebagian.

Namun, putusan PK tersebut tidak disertai perintah penyerahan girik maupun perintah eksekusi lahan.

Karena itu, BMKG mengajukan gugatan baru agar pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi, tetapi permohonan itu ditolak berkali-kali.

Wilson menilai BMKG justru mengambil jalan pintas dengan meminta surat penjelasan dari ketua pengadilan yang berisi pendapat pribadi bahwa tanah bisa diambil tanpa surat perintah eksekusi.

Surat tersebut kemudian dipasang BMKG di plang seolah memiliki kekuatan hukum, padahal hal itu adalah pembohongan publik.

“Surat yang dikeluarkan ketua pengadilan itu bukan keputusan hukum, tapi pendapat pribadi,” jelas Wilson.

Di samping itu, Wilson secara tegas membantah soal isu GRIB Jaya menerima uang Rp 5 miliar terkait sengketa ini.

“Dari pihak tim hukum DPP GRIB Jaya sama sekali tidak pernah ada yang bertanya, mengucapkan, atau meminta uang tersebut. Kalau memang ada, silakan buktikan,” bebernya. 

Adapun sebelumnya BMKG melaporkan kasus dugaan pendudukan lahan milik negara secara sepihak oleh GRIB Jaya kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Laporan tersebut disampaikan melalui surat Nomor: e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 yang memuat permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten.

"BMKG memohon bantuan pihak berwenang untuk melakukan penertiban terhadap ormas GRIB Jaya yang tanpa hak menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik BMKG," tutur Plt. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana, Selasa (20/5/2025).(nsi/lkf)