Ribuan Buruh PT Pakerin Mogok Kerja Massal, Tuntut Gaji dan THR yang Tak Kunjung Dibayar

Surabaya, tvOnenews.com - Aksi unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dari PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), Senin (2/6/2025), di dua lokasi strategis di Kota Surabaya.

Para buruh menuntut kejelasan pembayaran gaji yang tertunggak sejak Mei 2025 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 yang hingga kini diduga belum dibayarkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Massa buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP KEP) SPSI Jawa Timur ini melakukan aksi mogok kerja total dan konvoi dari Mojokerto menuju Surabaya.

Ribuan buruh mendatangi kantor pusat PT Pakerin di Jalan Kertopaten dan kantor Bank Prima di Jalan Mliwis, yang disebut-sebut menjadi tempat penyimpanan deposito dana perusahaan senilai Rp1 triliun.

Aksi massa ini menyebabkan aktivitas operasional pabrik terhenti sepenuhnya. Ribuan buruh tidak lagi masuk kerja sejak pagi hari dan memilih turun ke jalan, menyuarakan hak-hak normatif mereka yang belum dipenuhi.

Tidak hanya berorasi dan membawa spanduk tuntutan, para buruh juga mengancam akan menginap di kantor Bank Prima, jika dana perusahaan yang mereka yakini disimpan dalam bentuk deposito tidak segera dicairkan untuk keperluan pembayaran hak-hak buruh.

“Jika Bank Prima tidak mencairkan dana perusahaan, kami akan bermalam di sini. Kami akan duduki bank ini sampai ada kejelasan soal nasib kami,” teriak salah satu koordinator aksi di depan kantor Bank Prima.

Dalam orasinya, buruh menyebut bahwa dana sebesar Rp1 triliun yang tertahan di Bank Prima sangat dibutuhkan untuk membayar hak sekitar 2.500 pekerja yang saat ini resah akibat ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ancaman PHK ini muncul setelah PT Pakerin mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang bergulir di pengadilan.

Andika Hendrawanto, Ketua Bidang Hukum SP KEP SPSI Jawa Timur, menjelaskan bahwa akar dari permasalahan ini bukan hanya terkait manajemen, tetapi juga persoalan internal yang lebih kompleks di tubuh pemilik perusahaan.

“Permasalahan utama justru berasal dari konflik internal ahli waris PT Pakerin pasca wafatnya almarhum Soegiharto, sang pendiri perusahaan. Sengketa ini berimbas pada tersendatnya operasional, termasuk pencairan dana dari Bank Prima,” ungkap Andika saat ditemui di lokasi aksi.

Menurut Andika, konflik tersebut mengakibatkan tidak ada satupun pihak yang bisa mengeksekusi pencairan dana perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar gaji dan THR karyawan. Bahkan upaya mediasi yang dilakukan beberapa waktu lalu bersama pihak bank dan ahli waris, tidak membuahkan hasil.

“Kami sudah coba memediasi para pihak yang bertikai di dalam Bank Prima, namun tidak ada titik temu. Yang dirugikan tentu adalah buruh. Mereka bekerja, tapi tidak digaji. THR tidak dibayarkan, padahal itu hak yang sangat fundamental,” imbuh Andika.

Dikonfirmasi terpisah, Alexander Arif, kuasa hukum manajemen PT Pakerin, membenarkan bahwa situasi pelik ini telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, menurut Alexander, manajemen sebenarnya sudah menjalin kesepakatan dengan para buruh sejak aksi unjuk rasa pertama yang terjadi pada 31 April 2024 lalu.

“Sejak demo April 2024, manajemen dan buruh sudah menyepakati pembayaran THR dilakukan secara bertahap, dan ditargetkan selesai pada April atau Mei 2025. Namun rencana tersebut tidak berjalan karena adanya kendala pencairan dana deposito perusahaan di Bank Prima,” jelas Alexander.

Ia mengungkapkan, dana perusahaan yang tersimpan dalam bentuk deposito di Bank Prima tidak bisa dicairkan karena adanya surat penahanan atau pembekuan oleh salah satu ahli waris yang tengah bersengketa soal aset.

“Dana Rp1 triliun di Bank Prima adalah dana operasional vital perusahaan. Tapi sekarang tidak bisa digunakan karena ada campur tangan dari salah satu ahli waris yang tengah berkonflik secara hukum. Ini membuat kami tidak bisa membayar gaji dan THR buruh,” tegas Alexander.

Pihak manajemen, kata Alexander, berharap para ahli waris bisa segera menyelesaikan konflik internal mereka agar operasional pabrik bisa kembali berjalan dan hak-hak pekerja bisa segera dipenuhi.

Situasi ini semakin membuat buruh terjepit. Tidak hanya hak mereka yang belum dibayar, ancaman PHK massal juga menghantui akibat situasi finansial perusahaan yang tidak menentu. Dengan pengajuan PKPU yang masih berlangsung, nasib ribuan buruh menjadi semakin tidak pasti.

“Buruh sudah bekerja keras, namun justru harus menghadapi ketidakpastian. Padahal mereka punya keluarga yang harus dinafkahi,” ujar salah satu perwakilan buruh dari SP KEP saat berorasi di depan kantor PT Pakerin.

Produksi pabrik kertas terbesar di Jawa Timur itu kini lumpuh total. Tidak ada aktivitas yang berjalan sejak mogok kerja massal dimulai.

Dalam tuntutannya, para buruh meminta manajemen PT Pakerin dan Bank Prima segera mencari solusi konkret agar dana operasional bisa dicairkan. Mereka juga mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk turun tangan, mengingat masalah ini menyangkut hajat hidup ribuan keluarga.

“Kami minta Presiden Prabowo atau Menteri Tenaga Kerja ikut turun tangan. Ini bukan hanya soal perusahaan, tapi soal kemanusiaan. Kami butuh makan, anak-anak kami butuh sekolah. Jangan korbankan kami karena konflik internal,” teriak salah satu buruh perempuan yang ikut dalam aksi. (gol)