Pramono Anung Sindir Job Fair Ricuh: Di Jakarta Tak Perlu Diekspos Berlebihan, yang Datang Harus Sesuai Kebutuhan

Jakarta, tvOnenews.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kericuhan dalam gelaran job fair di Bekasi yang sempat viral.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk tidak menggelar bursa kerja secara besar-besaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri.

“Untuk urusan job fair secara serius kami menangani. Kenapa kami tidak mempublikasikan dalam bentuk yang terlalu besar? Karena kami ingin seorang yang datang itu betul-betul orang dengan kapasitas yang dibutuhkan, link and match sudah terjadi,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2024).

Ia menyebut beberapa peserta job fair di Jakarta bahkan langsung diterima kerja. Namun, Pemprov tidak ingin hal tersebut diekspos secara berlebihan.

“Beberapa sudah bisa langsung kerja. Kami memang bukan yang kemudian yang seperti itu perlu kami expose berlebihan,” sambung Pramono.

Baca Juga

Pemprov DKI Tertibkan 13 Bangunan Liar di Bantaran Kali Krukut, Ungkap Sudah Kirim Surat Peringatan Sebelum Pembongkaran

Lebih lanjut, Pramono menekankan bahwa menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban pemerintah.

Ia memastikan seleksi untuk petugas PPSU dan Damkar akan segera dibuka menyusul tingginya jumlah pendaftar.

“Karena memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa menyediakan lapangan kerja bagi warganya termasuk PPSU, termasuk Damkar. PPSU mudah-mudahan dalam waktu dekat segera akan kita umumkan karena memang yang mendaftar membludak,” ungkapnya.

“Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Saya segera untuk Damkar kita akan buka karena sudah kita sepakati kurang lebih ada PPSU 1100,” lanjut dia.

Job fair di Jakarta, menurut Pramono, memang rutin dilakukan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun, pola publikasinya tetap dikendalikan agar tak menimbulkan kericuhan.

“Kemudian job fair-nya masih terus berlangsung pada tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan saya pribadi enggak ingin yang seperti itu diekspos, karena itu menjadi tanggung jawab kami untuk membantu warga mendapatkan pekerjaan,” pungkas Pramono Anung. (agr/nsi)