Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth Sidak Puskewan, Usulkan BPJS Hewan untuk Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Dalam kunjungan itu, Kenneth mengapresiasi sejumlah perubahan positif yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan hewan tersebut. Karena pada sidak sebelumnya, Kenneth menemukan beberapa permasalahan yang harus dievaluasi pihak Puskeswan.

“Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan,” kata Kenneth, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Kenneth menyoroti perbaikan signifikan dalam pelayanan dan perawatan hewan diantaranya berupa pemberian pakan hewan yang lebih layak.

“Dulu kucing-kucing di sini masih dikasih makan nasi, padahal idealnya kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dan akan bisa mengakibatkan diare bagi kucing tersebut. Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Kenneth juga memberikan apresiasi terhadap Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Hasudungan Sidabalok yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskeswan.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu, perubahan struktur organisasi turut berkontribusi pada peningkatan kinerja layanan.

“Dulu etos kerja masih rendah, laporan rescue dari masyarakat masih kosong, semua masih di kerjakan serba manual. Tapi sekarang sistemnya sudah digital dan berbasis CRM. Ini bentuk peningkatan yang luar biasa,” tambahnya.

Dalam sidaknya, Kenneth juga menyoroti rencana inovatif dari Puskeswan berupa pembangunan pet hotel yang dapat dimanfaatkan warga untuk menitipkan hewan peliharaan mereka ketika bepergian keluar kota atau luar negeri.

“Layanan ini akan berbayar dan bisa menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Lebih lanjut, Kenneth juga mendukung penuh wacana pengembangan program BPJS Hewan yang sedang digodok oleh pihak DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian). Program ini nantinya akan memberikan bantuan pembiayaan bagi pemilik hewan yang kurang mampu.

“Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik. Nah dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya,” jelasnya.

Ia menekankan, bahwa layanan BPJS Hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan melalui microchip, sehingga data hewan peliharaan bisa tercatat secara sistematis.

Kepemilikan hewan juga bisa di upgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat. Rencananya, Program ini akan mulai dilakukan studi kelayakan pada 2025, dengan target realisasi pada 2026.

Kenneth juga berharap besar agar Puskeswan Ragunan dapat menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia bahkan dunia.

“Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menyampaikan program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan microchip, dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan akan dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2025, sebelum uji coba pada 2026.

"Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” kata Hasudungan.

Program ini juga dirancang untuk disinkronkan dengan layanan BPJS khusus hewan. Namun, Hasudungan menegaskan bahwa layanan BPJS ini hanya akan diberikan kepada hewan yang telah dipasangi microchip.

"Konsep kami adalah BPJS hewan. Jadi, hewan yang ingin menerima layanan harus memiliki microchip terlebih dahulu agar terdata dengan baik,” jelasnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemilik hewan dari kalangan masyarakat Jakarta yang kurang mampu, dengan mekanisme subsidi atau diskon biaya layanan.

"Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hasudungan menjelaskan bahwa hewan-hewan yang berada di pusat perawatan dan adopsi milik Pemprov seperti di Puskeswan nantinya juga akan dipasangi microchip secara gratis sebagai bagian dari pelayanan publik.

“Tidak ada biaya untuk pemasangan microchip. Ini bentuk pelayanan kami supaya kepemilikan hewan lebih jelas dan bisa dibedakan dengan hewan jalanan,” tuturnya. (raa)