Prediksi Eks Ketua MK soal Sikap Prabowo Terhadap Isu Pemakzulan Gibran: Apalagi, Wapres Putra Mantan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Isu pemakzulan Wapres Gibran semakin kuat di tengah-tengah publik. Pasalnya, Forum Purnawirawan TNI kirim surat kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI, yang mendesak agar Gibran dimakzulkan.

Sontak, hal ini menuai komentar dari berbagai elite politik, bahkan komentar dari eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Eks Ketua MK itu prediksi dan menyakini Presiden Prabowo Subianto akan melindungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari berbagai desakan pemakzulan, termasuk dari forum purnawirawan TNI.

Kerena menurutnya,  Prabowo sendiri yang memilih Gibran sebagai pasangan calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Maka secara logis, kata dia, presiden akan melindungi Gibran dari upaya pemakzulan.

Baca Juga

Ramai Soal Narasi Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran, Staf Khusus Menteri Agama Buka Suara

“Saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu adalah ketua umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia (Prabowo), saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu lho," ungkap Jimly, saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025).

"Ya kan? Apalagi, wakil presiden ini putra dari mantan presiden (Jokowi) ketika dia (Prabowo) menjadi anggota kabinetnya," sambungnya.

Bahkan, dia tegaskan, desakan pemakzulan terhadap Gibran merupakan bentuk ekspresi kemarahan dan kekecewaan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya, terutama terhadap Joko Widodo dan keluarganya.

Namun, menurut dia, hal tersebut wajar dan perlu dihormati selama disalurkan melalui jalur konstitusional.

“Ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena yang alamiah saja,” ujar Jimly.

Menurut Jimly, mekanisme pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam konstitusi dan harus diawali oleh DPR.

Namun, secara politik, ia meragukan langkah tersebut dapat terwujud.

Terlebih, mayoritas partai politik di DPR adalah pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 atau dikenal dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Nah, sekarang dua per tiga (suara) di DPR itu siapa? KIM Plus apa mau? Jadi, jangan tanya. Tanyanya kepada KIM Plus. Koalisi permanen. Yang ketuanya adalah ketua umum Partai Gerindra. Yang ketua umum Partai Gerindra itu adalah Presiden Republik Indonesia," jelas Jimly.

Maka dari itu, ia juga mengingatkan, bahwa terus-menerus mempersoalkan masa lalu hanya akan menguras energi bangsa dan mengalihkan perhatian publik dari pengawasan terhadap pemerintahan saat ini. (aag)