Partai Golkar Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Selesaikan Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

"Ini bukan soal pro atau kontra belaka. Terus terang saya geram dan sangat keberatan atas pemberitaan massif yang ternyata adalah disangsikan kebenarannya, yang justru sengaja dikapitalisasi. Ini soal tanggung jawab menyebarkan informasi akurat. Narasi menyesatkan bisa merusak kepercayaan publik dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda lain yang sengaja membikin instabilitas politik dan keamanan," ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini. 

Menurut Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini, setelah diteliti banyak foto hasil editan Al telah beredar luas, yang seolah-olah menampilkan keindahan Piaynemo berdampingan dengan foto dan video tambang nikel di Pulau Gag.

"Akibat narasi ini, banyak yang mengira lokasi tambang berada di kawasan wisata dan terbentuk opini yang keliru," terangnya. 

Prof Henry mengungkapkan Bahlil hanya menjadi korban dari kelalaian pihak lain dalam persoalan tersebut. Sebab, PT Gag Nikel sudah memiliki izin sejak 30 November 2017 dan berlaku hingga 30 November 2047. 

“Tidak ada alasan yang cukup etis, jika banyak pihak menyerang Pak Bahlil yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain,” sengitnya. 

Prof Henry menyebutkan kritik terhadap Bahlil dalam polemik tambang di Raja Ampat adalah salah sasaran. Sebab, pemberian izin bagi PT Gag Nikel dikeluarkan sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM. 

"Ada dugaan kritik terhadap Bahlil dalam persoalan ini justru sebagai siasat serangan balik terhadap kebijakan pemerintah, yang selama ini telah memperketat izin pertambangan yang banyak merugikan rakyat," ungkap Waketum DPP Bapera. 

Prof Henry respek atas respon cepat mantan Ketum BPP Hipmi ini saat dipercaya Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri ESDM yang begitu sigap begitu ada masalah di tengah-tengah masyarakat.

Menteri Bahlil langsung menghentikan sementara penambangan nikel Raja Ampat sembari melakukan evaluasi dan audit. 

"Timnya telah melakukan inspeksi menyeluruh terkait sejumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabupaten Raja Ampat adalah pelajaran berharga anggota Kabinet Pak Prabowo bekerja tidak banyak bicara tapi cepat bekerja," ucap politikus Beringin asal Solo ini. (ebs)