Tak Hanya Bareskrim! Ternyata KPK sudah Mengendus Potensi Korupsi Tambang Raja Ampat: Nanti Ada Proses

Jakarta, tvOnenews.com - Tak hanya Bareskrim Polri saja yang mengendus dugaan tindak pidana. Ternyata, KPK juga sudah mengendus potensi korusi tambang nikel di Raja Ampat itu.

Hal ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada awak media, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Kata dia, pihaknya melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi telah melakukan kajian terkait potensi korupsi pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kajian itu dilakukan sebelum pertambangan di Raja Ampat ramai dibahas di media sosial.

"Ya sebenarnya kami sudah melakukan kajian. Jadi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi," ujarnya.

Namun, saat ini dia belum bisa memastikan kajian yang dilakukan KPK apakah memang ada indikasi korupsi atau tidak. Setyo mengatakan hasil kajian KPK masih perlu melewati proses selanjutnya.

Baca Juga

Kepastian Produksi Tambang, Kontribusi Dividen dan Penerimaan Guna Perkuat Kedaulatan

"Namun demikian, apakah kemudian kajian tersebut memang ada indikasi korupsi? Tentu itu masih menjadi sebuah telaah, dan nanti ada proses yang harus dilewati," ucapnya.

Setyo mengatakan kajian itu sedang dalam proses dan akan diajukan ke kementerian terkait. Namun kini lebih dulu terungkap ada masalah di sana.

"Kajian itu ya memang dalam proses dan nanti akan diajukan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk bisa memitigasi, tapi kemudian keburu bahwa ada permasalahan di sana gitu. Namun demikian nanti kami akan detailkan lagi dengan permasalahan yang sudah ada," katanya.

Sebelumnya diberitakan, kasus tambang nikel Raja Ampat memasuki babak baru. Pasalnya, Direktorat Tidak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengendus dugaan adanya perbuatan pidana.

Dalam hal ini,  Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin menyebutkan, bahwa pihaknya mulai lakukan penyelidikan mengenai hal tersebut.

"Jadi begini, sementara ini saya belum bisa memberikan statement ya, kita masih dalam penyelidikan," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025).

Bahkan, dia memastikan, proses penyelidikan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun proses penyelidikan berdasarkan temuan penyidik di lapangan.

"Pasti lah (lakukan penyelidikan). Sesuai dengan undang-undang kita boleh kok, kecuali undang-undangnya kita nggak boleh menyelidiki," beber Nunung.