Fadli Zon Bilang Pemerkosaan Tahun 1998 Cuma Rumor, Akademisi: Semuanya Tercatat dalam Laporan TGPF di Bawah Presiden BJ Habibie

Jakarta, tvOnenews.com - Akademisi Serian Wijatno menanggapi soal pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan dalam tragedi 1998 belum terbukti.

Adapun pernyataan Fadli Zon soal tragedi 1998 itu juga berhubungan rencana pemerintah untuk melakukan penulisan ulang terhadap sejarah Indonesia.

Menurut Serian, dalam penulisan ulang sejarah, khususnya terkait yang jadi sorotan yaitu pemerkosaan pada tragedi 1998, harus meminta masukan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998.

Diketahui, TGPF kerusuhan Mei 1998 ini dibentuk pada era reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie.

"Sayangnya, dalam rencana penulisan ulang sejarah inilah, poin transparansi seperti terlupakan, khususnya ketika membahas tentang peristiwa menjelang era reformasi yang meninggalkan catatan buruk sejarah perjalanan negeri ini," kata Serian, Senin (16/6/2025).

Ia mengatakan, di dalam laporan TGPF disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan memang terjadi di tengah kekacauan yang melanda Indonesia kala itu.

Baca Juga

Kunker Prabowo ke Prancis Saat Idul Adha Jadi Sorotan, Fadli Zon: Enggak Ada Masalah

Tidak cuma menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, namun bangsa Indonesia juga mengalami trauma mendalam atas kerusuhan tersebut.

Terkait rencana penulisan ulang sejarah, kata dia, perlu meminta masukan tim TGPF yang saat ini bisa dimintai keterangan eperti KH Said Aqil Siradj, Bambang Wijayanto, Dai Bachtiar, dan lainnya.

Tidak sedikit pula penyintas dan saksi hidup kejadian mengerikan itu yang bisa dimintai keterangan untuk memperkaya perspektif.

Upaya tersebut dinilai perlu agar penulisan ulang sejarah benar-benar dilakukan secara transparan. Sebab, sejarah Indonesia harus benar-benar dipahami generasi muda.

Malah, kata dia, jika dilakukan tanpa memasukkan perspektif banyak pihak maka akan menimbulkan kecurigaan.

Padahal peristiwa 1998 merupakan tragedi yang sudah dikenal seluruh dunia.

Secara pribadi, dia tidak menginginkan bahwa sejarah dijadikan medan tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. 

Sejarah yang transparan, menurut dia, kebenaran tidak boleh disangkal hanya karena tidak nyaman.

"Itu adalah bentuk tanggung jawab moral untuk membuka ruang penyembuhan bagi mereka yang telah lama diam karena takut dan terluka," tuturnya. (ant/iwh)