Ketua Komisi III DPR: Pimpinan Sudah Terima DIM RKUHAP dari Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan pemerintah sudah mengirimkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) ke DPR.

Hal ini dia sampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Akademisi Program Pascasarjana Universitas Borobudur dan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia.

Habiburokhman mengaku baru ditelepon Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Kata dia, Dasco mengabarkan bahwa pemerintah telah mengirim DIM RKUHAP.

“Saya tadi waktu bapak bicara, ditelepon dari Pak Dasco masuk, DIM yang dari pemerintah alhamdulillah sudah ada,” kata Habiburokhman saat rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan Komisi III DPR sudah bisa memulai rapat kerja membahas RKUHAP di masa reses. Hanya saja, pihaknya masih tetap akan menggelar rapat audiensi dengan sejumlah elemen masyarakat.

“Jadi kalau mau rapat kerja kick off-nya besok pun sudah bisa, tapi enggak apa-apa, kita terima dulu audiensi ini,” ungkapnya.

Baca Juga

Selain Bentuk Badan Pengelola, DPR Usul Ada Badan Pengawas Independen di RUU Perampasan Aset

Habiburokhman menyebut proses pembahasan RKUHAP cepat dilaksanakan karena dinilai sudah darurat. Selain itu, pembahasan dipercepat agar masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak menderita karena KUHAP yang lama.

“Kenapa cepat Pak, karena ini kan sudah emergency, semakin lama kita berdebat tanpa menghasilkan sesuatu yang secara signifikan menguatkan peran people, semakin banyak orang-orang yang menderita karena masih diberlakukannya KUHAP yang existing saat ini,” kata dia. (saa/ree)