Anggota DPRD Jabar Soroti Penghapusan Pemilu Serentak oleh MK: Pilkada Melalui DPRD Bukan Kemunduran Demokrasi

Bandung, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional, seperti pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden harus dipisah dengan pemilu tingkat daerah (pilkada).

Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu lima kotak tak akan berlaku lagi untuk pemilu 2029. 

Keputusan MK ini bagian dari amar putusan dengan nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

Dalam petitum, Perludem meminta Mahkamah memutus Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "pemungutan suara dilaksanakan secara serentak" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Sumber :

• Canva

Baca Juga

DPRD Jabar Dukung Dedi Mulyadi Evaluasi Kerja Sama Hotel Pullman Bandung dan Revitalisasi Gedung Sate-Gasibu

Dikabulkannya permohon perludem tersebut setelah MK melakukan penelaahan dan pertimbangan terhadap berbagai aspek dalam kegiatan pemilu. 

Beberapa pertimbangan hasil penelaahan MK di antaranya bahwa tahapan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berada dalam rentang waktu kurang dari setahun dengan pemilihan kepala daerah berimplikasi pada stabilitas partai politik, khususnya berkaitan dengan kemampuan partai untuk mempersiapkan kader yang akan maju dalam kontestasi pemilihan umum. 

Anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra, Syahrir menilai partai politik pun mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik. 

Partai politik pun dinilainya tidak memiliki waktu yang cukup untuk merekrut calon anggota legislatif untuk tiga level sekaligus, apalagi bagi partai politik yang juga harus mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden-wakil presiden. 

"Tentu ini akan menyebabkan perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional. Dari sisi pemilih, MK juga mempertimbangkan waktu penyelenggaraan pemilu nasional yang berdekatan dengan waktu pemilihan kepala daerah berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum, sehingga secara tidak sadar berpengaruh kualitas pilihan," ujarnya, Minggu (29/6/2025).

Syahrir menyebut sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pilkada secara langsung, seperti yang dilaksanakan saat ini sejak 2004 menjadi pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh lembaga DPRD, seperti kondisi sebelum masa reformasi.