Istana Sebut Sekolah Rakyat Beda dengan KIP, Untuk Anak Termiskin: Dapat Makan dan Diasramakan
- Abdul Gani Siregar/tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat bukanlah duplikasi dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau layanan pendidikan gratis pada umumnya.
Program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari kelompok termiskin, termasuk yang tinggal di jalanan dan mereka yang tidak sanggup bersekolah meski telah digratiskan.
“Anak-anak di sini tuh benar-benar anak-anak yang bahkan sekolah digratiskan pun, mereka tidak sanggup. Enggak ada ongkos, enggak ada uang jajan, biaya hidup juga tidak mencukupi. Bahkan akses terhadap air bersih juga mereka tidak punya,” ujar Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Hasan menjelaskan, kurikulum yang digunakan dalam Sekolah Rakyat akan tetap mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Namun, pendekatan dan fasilitas yang diberikan berbeda jauh karena mencakup layanan penuh, termasuk asrama dan makanan tiga kali sehari.
“Jadi ini anak-anak diasramakan. Ada gedung sendiri, dikasih makan tiga kali sehari. Tidak hanya anak-anaknya yang disekolahkan, tapi orang tua mereka juga diintervensi oleh pemerintah. Diintervensi, dikasih pelatihan, dikasih bantuan supaya kehidupan ekonomi mereka juga bisa meningkat,” tambahnya.
Menurut Hasan, Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Program ini melibatkan pendekatan terintegrasi antara pendidikan dan intervensi sosial kepada keluarga siswa.
“Jadi ini semacam program pemerataan. Karena salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, generasi penerusnya harus diberikan pendidikan yang baik supaya akses mereka terhadap lapangan kerja nanti lebih terbuka,” jelasnya.
Hasan menegaskan tidak ada tumpang tindih dengan program pendidikan lainnya. Sebaliknya, Sekolah Rakyat menjadi pelengkap (complement strategy) bagi sistem pendidikan nasional.
“Mungkin kita tidak bicara soal tumpang tindih, tapi ada semacam complement strategy, strategi pelengkap dari sistem pendidikan yang selama ini sudah berjalan,” pungkasnya.
Pemerintah menargetkan 100 titik pelaksanaan Sekolah Rakyat dimulai pada tahun ajaran ini. (agr/iwh)
Load more