Usut Kasus Dana Hibah, KPK Periksa Anggota DPRD Blitar Yohan Tri Waluyo

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Yohan Tri Waluyo sebagai saksi untuk mengusut kasus dana hibah Jatim.

“Penyidik mendalami terkait dengan adanya aliran uang dari para saksi, yaitu selaku kelompok masyarakat, kepada pihak-pihak terkait yang sudah ditetapkan tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, mengutip Antara pada Senin.

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa Yohan Tri Waluyo juga didalami mengenai aliran uang kepada tersangka kasus tersebut, yakni untuk mendapatkan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jatim.

Sementara itu, Budi menjelaskan bahwa anggota DPRD tersebut merupakan salah satu dari lima saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2021–2022, yang dipanggil pada Senin ini.

Selain legislator itu, Budi mengatakan bahwa saksi Handri Utomo dan Sa’ean Choir sebagai pihak swasta hadir dan didalami materi yang sama, sedangkan saksi Totok Hariyadi dan Puguh Supriadi sebagai pihak swasta belum dapat menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa di Polresta Blitar pada Senin ini.

Sebelumnya, pada 12 Juli 2024, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Baca Juga

Lansia Korban Penipuan Iming-Iming Tebus Aset Rp3 Miliar di Tangsel Sempat Terjebak Satu Jam di Kamar Mandi, Kunci Dibawa Pelaku

Dari 21 orang tersangka korupsi dana hibah, empat orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

KPK pada 20 Juni 2025 mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.(ant/ree)