DKPP Beberkan Perkara Selama Pilkada 2024, Dari Keabsahan Ijazah Hingga Netralitas ASN

 Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberkan lima isu krusial yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito menyampaikan, isu pertama yakni mengenai pemenuhan syarat calon yang meliputi keabsahan ijazah dalam dokumen pendidikan yang kerap menjadi masalah di Pilkada beberapa waktu lalu. 

Termasuk mengenai status para calon yang memiliki track record sebagai mantan terpidana. 

"Dalam proses pencalonan, ini yang berujung pada PSU (Pemungutan Suara Ulang)," katanya, Senin (14/7/2025). 

Isu lainnya, Heddy mengungkapkan, pelanggaran terhadap ketentuan dua periode masa jabatan kepala daerah, yang menurutnya juga menjadi penyumbang polemik dalam pencalonan.

Heddy menuturkan, Politik uang masih kerap terjadi pada Pilkada 2024 lalu. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, namun tetap menjadi masalah. 

Baca Juga

Siap-Siap! Pendaftaran CPNS Kedinasan 2026 Resmi Diumumkan Agustus, Ini Rincian Formasi dan Jadwal SKD

"Meskipun politik uang ini tidak sampai politik uang yang masif," jelasnya. 

Selanjutnya, ia menyoroti soal tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat Desa yang terjadi hampir di semua daerah. 

"Ini banyak terjadi di hampir semua Pilkada, ini harus menjadi perhatian kita semua," ujarnya. 

Terkahir, Heddy menyinggung soal profesionalisme penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan Pilkada. 

Ia juga menuding, kelima perkara tersebut menjadi penyebab akar terjadinya PSU dan juga banyak aduan pelanggaran langsung ke DKPP. (aha/aag)