Pengamat: Normalisasi Kali Angke Harus Libatkan Ahli Hingga Timsus

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat Tata Kota, Rino Wicaksono menyambut baik rencana Wapres Gibran yang akan melakukan normalisasi Kali Angke untuk mengatasi banjir di Ciledug, namun pendekatannya harus komprehensif melibatkan ahli dan membentuk tim khusus (timsus) lintas kementerian dan daerah.

“Jangan berhenti diinventarisasi dan wacana, tetapi harus konkret. Libatkan ahli perencanaan kota, hidrologi, dan teknik sipil. Bentuk tim khusus lintas kementerian dan daerah. Jangan biarkan ini jadi rutinitas tahunan yang terus-menerus merugikan warga,” kata Rino Wicaksono di Tangerang, mengutip Antara pada Selasa.

Dosen arsitektur Institut Teknologi Indonesia (ITI) ini menyarankan agar penanganan banjir dibuka untuk investasi publik - swasta dalam Public Private Partnership (PPP). 

Sebab, infrastruktur seperti kanal dan sistem drainase bisa menjadi bagian dari kerja sama yang juga memberi manfaat ekonomi bagi investor maupun UMKM lokal.

“Kalau kita hanya berharap dari APBN dan APBD, tidak akan cukup. Tapi, kalau kita tawarkan kanal sebagai peluang bisnis dan pariwisata, investor akan tertarik. Yang penting sistemnya transparan dan kolaboratif,” ujarnya.

Rino memaparkan normalisasi Kali Angke tidak bisa di satu kota saja, harus dari hulu hingga hilir, harus lintas wilayah, yakni Kota Tangerang bekerja sama dengan Jakarta, Depok, Bogor, bahkan hingga ke kawasan hulu di Jawa Barat.

Baca Juga

Respons Tak Terduga Dedi Mulyadi usai Dapat Julukan 'Gubernur Konten', KDM Beri Fakta Menohok

Apalagi, sistem pengelolaan banjir saat ini masih belum terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Meskipun, banjir tidak mengenal batas administratif.

Misalnya, banjir di Ciledug Tangerang itu bukan sekadar akibat hujan lokal, tetapi juga karena faktor limpasan air dari wilayah hulu yang tidak tertangani secara terintegrasi.

"Air itu mengalir, bukan administratif. Jangan sampai yang kebanjiran Tangerang, tapi yang harus membenahi hanya Tangerang. Solusi yang benar adalah mengelola dari hulu hingga hilir, mulai dari sumber mata air, menata kawasan bantaran, sampai ke sistem drainase dan pintu air di sepanjang jalur sungai,” jelas Rino.

Rino menekankan pentingnya melakukan pemetaan topografi, kontur, dan kondisi tanah di wilayah terdampak. Banyak wilayah di Tangerang mengalami penurunan kemampuan resapan tanah akibat pembangunan masif tanpa mempertimbangkan kapasitas lingkungan.

“Kita perlu tahu dimana titik terendah, bagaimana jalur aliran air, tanah mana yang jenuh, mana yang masih bisa menyerap. Tanpa itu, solusi kita bisa salah sasaran. Data hidrologi dan hidrogeologi harus jadi dasar perencanaan,” lanjutnya.

Ia mengusulkan agar kanal yang dinormalisasi difungsikan ganda sebagai long storage, yakni kanal dalam yang mampu menampung air hujan dalam jumlah besar dengan sistem pintu air yang dikendalikan secara strategis. Ia mencontohkan di negara-negara, seperti Belanda, Jepang, hingga kota-kota di Amerika Serikat.

“Kanal jangan cuma dalam dan lebar, tapi harus bisa dikontrol. Bisa dibuka-tutup saat musim hujan dan kering. Bahkan, bisa jadi transportasi, budi daya ikan atau tempat wisata. Ini bisa menjadi aset kota, bukan sekadar saluran air,” sambung Rini.

Pendekatan sosial dan partisipatif juga diperlukan, lebih dari sekadar proyek fisik. Oleh karena itu, penanganan banjir harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan objek semata.

“Harus ada dialog. Jangan hanya data dan pendataan. Harus ada rembuk warga, participatory planning, seperti program 3M di Yogyakarta, yakni Mundur, Munggah, Madep Kali. Warga diajak untuk menata ulang permukiman di bantaran sungai,” ungkapnya.

Pada Jumat (11/7), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek penanganan daerah banjir di Ciledug, Kota Tangerang, dan memerintahkan jajaran pemerintah pusat dan daerah menginventarisasi daerah/area rawan banjir, terutama yang berada di sepanjang aliran sungai.

Gibran menekankan penanggulangan terhadap bencana banjir dengan memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat dan mengedepankan aksi tanggap serta kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Wapres juga menyampaikan pemerintah akan membahas langkah-langkah konkret untuk penanggulangan banjir dalam waktu dekat. Pemerintah pusat dan daerah direncanakan menggelar rapat teknis untuk mengevaluasi dan mempercepat penanganan banjir, khususnya di sepanjang aliran Kali Angke.(ant/ree)