Anggota DPR Minta Penindakan Tegas Pengoplos Beras, Rakyat Tak Boleh Jadi Korban

Jakarta, tvOnenews.com — Kasus pengoplosan beras yang kembali mencuat ke publik memicu reaksi keras dari Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap praktik curang tersebut yang telah merugikan negara dan masyarakat hingga puluhan triliun rupiah.

“Praktik ini adalah kejahatan serius dan sudah berlangsung lama. Ini bukan lagi pelanggaran biasa, tapi tindakan yang menyengsarakan rakyat dan petani. Harus ditindak tegas!” ujar Eko dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (17/7).

212 Merek Beras Diduga Oplosan

Pernyataan Eko menanggapi temuan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menyebut ada 212 merek beras yang diduga dioplos dan tidak memenuhi standar mutu maupun volume sebagaimana diatur pemerintah. 

Dugaan penyimpangan ini membuka tabir lama praktik curang dalam distribusi beras nasional yang disebut telah menyebabkan kerugian hingga Rp99 triliun.

Perlindungan Konsumen dan Petani Harus Jadi Prioritas

Baca Juga

Wajib Halal Oktober 2026 Diperluas, Produk Non-Label Siap Disorot? Ini Dampaknya bagi Konsumen dan Industri

Eko menegaskan bahwa pengoplosan beras tidak hanya merugikan negara, tapi juga menghancurkan kepercayaan konsumen dan menekan harga di tingkat petani.

“Sudah saatnya negara berpihak pada petani dan konsumen. Jangan rakyat kecil terus jadi korban, sementara pelaku kecurangan dibiarkan bebas,” kata Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur IX (Tuban-Bojonegoro) itu.

Dorong Penegakan Hukum dan Operasi Pasar Intensif

Untuk mencegah praktik serupa terulang, Eko meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh terhadap semua pelaku, termasuk produsen besar yang terlibat.

Ia juga mendorong Kementerian Pertanian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi dalam melakukan operasi pasar dan pengawasan distribusi, baik dari sisi mutu, harga, maupun ketersediaan pasokan.

“Kami minta ini diusut sampai tuntas. Harus ada efek jera. Jangan sampai ada ruang bagi pelaku usaha nakal untuk bermain-main dengan pangan rakyat,” tegasnya.

Fungsi Kontrol DPR Akan Dimaksimalkan

Eko menyatakan DPR RI, khususnya Komisi IV, akan memaksimalkan fungsi pengawasan legislatif, termasuk melakukan inspeksi lapangan guna memastikan penindakan berjalan efektif.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Evaluasi sistem pengawasan distribusi beras harus dilakukan menyeluruh,” tandasnya.

Negara Harus Hadir untuk Pangan Rakyat

Sebagai penutup, Eko mengingatkan bahwa ketersediaan dan kualitas pangan adalah hak dasar masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Karena itu, seluruh sistem distribusi pangan, khususnya beras sebagai komoditas utama, tidak boleh dikuasai oleh praktik-praktik curang yang hanya menguntungkan segelintir orang.

“Negara harus hadir. Jangan sampai kepercayaan rakyat terkikis karena pemerintah gagal menindak tegas para pelaku pengoplosan,” ujarnya. (ant/nsp)