Ini 4 Tuntutan Terbaru Aksi 11 April, Simak Perbedaannya

Jakarta - Unjuk rasa mahasiswa yang sebelumnya akan dipusatkan di depan Istana Negara Jakarta, dipindah ke depan gedung DPR RI. Dalam aksi di DPR RI, BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan. Berikut ini tuntutan mereka:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab. 

"Selain dari hal di atas, Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja," papar Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).

Baca Juga

DPR Soroti Kekerasan terhadap Aktivis dan Jurnalis, Minta Pelaku Diusut Tuntas

Sebelumnya, pada aksi yang digelar pada 28 Maret 2022 dan juga aksi-aksi kecil lain di kota-kota besar Indonesia, mahasiswa mengusung enam tuntutan. Berikut 6 tuntutan mahasiswa:

1. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.

2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU Ibukota Negara (UU IKN) karena banyak
pasal-pasal yang bermasalah. Selain itu juga dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.

3. Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.