DPR Nilai Rokok Ilegal Musuh Bersama

PolosPeningkatan rokok ilegal yang masuk ke pasar dengan harga jauh lebih murah karena tidak membayar cukai dan pajak ini bukan hanya merugikan masyarakat, melainkan industri dan negara. Di luar pentingnya penindakan terhadap peredarannya, pemerintah juga perlu memperhatikan regulasi yang disusun agar rokok ilegal tidak semakin mendapat ruang di masyarakat.

Wihadi menyebutkan bahwa keberadaan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait pengendalian produk tembakau yang salah satunya mengatur tentang desain kemasan polos (plain packaging) justru bersifat kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal.

“Plain packaging yang diatur dalam RPMK Tembakau itu berpotensi membuka celah besar bagi rokok ilegal. Produk legal yang dibatasi secara desain justru akan lebih mudah ditiru oleh pelaku usaha ilegal. Regulasi seperti ini memang bertujuan untuk pengendalian konsumsi, tapi harus diimbangi dengan pendekatan fiskal dan pengawasan. Jangan sampai niat baik ini justru memperbesar pasar gelap,” ucap Wihadi.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi turut mengungkapkan bahwa pasal mengenai kemasan polos akan menyuburkan keberadaan rokok ilegal. Sebagai regulasi multisektor, RPMK Tembakau tidak bisa hanya dibahas dari sisi kesehatan semata, melainkan perlu melihat keterlibatan fiskal, industri, dan penegakkan hukum agar kebijakan tidak timpang dan membebani penerimaan negara akibat kebocoran cukai.

“Pada dasarnya, kalau ada RPMK sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah ini kalau ada pasal penyeragaman kemasan, tulisan, dan warna, itu kami tidak setuju. Oke pemerintah harus mengeluarkan aturan terkait kesehatan dengan beberapa hal, tetapi jangan terkait standardisasi kemasan. Rokok ilegal sudah menjadi pesaing yang luar biasa, sudah mengerus keberadaan rokok legal dan menjadikan persaingan tidak sehat. Penjualan rokok ilegal ini kejahatan extraordinary,” pungkas Benny. (ebs)