Wilayah Sulteng 'Curhat' soal Tambang, Pengamat: UUD 45 Wajib Jadi Dasar Keadilan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid sempat menyatakan keluhannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada 29 April 2025.

Dalam rapat kala itu, Anwar mengungkap jika wilayahnya yang menjadi salah satu penghasil devisa terbesar justru hanya mendapatkan dana berkisar Rp200 miliar dari aktivitas usaha tambang yang ada.

Merespons hal tersebut, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) mengatakan perlunya evaluasi total terhadap sistem pengelolaan tambang nasional. 

Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar teks hukum, melainkan jiwa konstitusi yang menuntut agar kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir elite atau hanya pemerintah pusat.

“Kalau gubernur di wilayah tambang tidak diberi kuasa, padahal dia adalah wakil rakyat di provinsi, maka ada yang sangat keliru dalam penerapan undang-undang,” kata Haidar, Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Haidar menuturkan dalam rapat tersebut, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya tidak dapat mengakses kawasan industri tambang di Morowali. 

Baca Juga

Penertiban Tambang Ilegal Jadi Katalis Produksi dan Kinerja TINS

Bahkan NPWP perusahaan-perusahaan besar tambang di sana terdaftar di Jakarta, bukan di lokasi operasional.

“Ini bukan hanya tentang kewenangan administratif, tapi soal harga diri dan tanggung jawab konstitusional seorang kepala daerah,” kata Haidar.

Haidar menilai bahwa sistem hukum saat ini telah menggeser posisi gubernur menjadi sekadar simbol politik, tanpa kontrol nyata terhadap potensi alam yang ada di wilayahnya sendiri.

Menurutnya Pasal 33 UUD 1945 seharusnya menjadi kompas dalam menyusun seluruh kebijakan pertambangan nasional. 

“Kita menyaksikan fenomena ironis provinsi kaya sumber daya, tapi dana bagi hasil hanya ratusan miliar rupiah. Sementara dampak ekologis, sosial, dan ekonomi ditanggung sepenuhnya oleh rakyat lokal,” ucap Haidar.

“UU Minerba, UU Perizinan Berusaha, bahkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja, telah mencabut akar konstitusional daerah. Padahal UUD 45 sudah sangat jelas: rakyat adalah pemilik sah kekayaan alam, bukan hanya pusat pengendali administrasi,” sambungnya.

Haidar Alwi menyebut bahwa penyebab utama ketimpangan ini adalah sentralisasi fiskal dan teknokratisme hukum yang tidak memberi ruang bagi otoritas daerah. 

Karena itu, revisi terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan tambal sulam atau sekadar peningkatan alokasi dana kompensasi.

“Jika UUD 45 dijalankan secara utuh, maka peran gubernur akan ditempatkan sebagai penjaga kedaulatan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaksana urusan pusat,” katanya.

Haidar pun mengusulkan enam langkah sebagai upaya membenahi tata kelola tambang nasional agar selaras dengan konstitusi.

Diantaranya, Revisi UU Minerba dan UU Perizinan Usaha, pajak tambang harus dikenakan di hilir, NPWP perusahaan tambang besar wajib terdaftar di lokasi, Pembentukan Koperasi Daerah Sumber Daya (KDSD), Dana Konstitusional Keadilan Sumber Daya (DK2SD) sebesar 5 persen dari nilai ekspor hasil tambang dialokasikan langsung untuk daerah, dan lembaga audit sosial independen di tingkat provinsi.

“UUD 45 tidak sekadar memandatkan pengelolaan sumber daya, tapi juga menuntut keberpihakan pada rakyat yang terdampak langsung. Mereka bukan hanya pihak yang harus dilindungi, tapi harus dilibatkan,” ujar Haidar.

“Jangan sampai kita terus membiarkan rakyat daerah tambang hidup dalam ketimpangan, sementara kekayaannya dibawa keluar. Kalau kita masih percaya pada UUD 45, maka inilah saatnya menegakkannya dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya. (raa)