Malaysia Tolak Penggunaan Istilah Laut Ambalat, Pakar Tegaskan Soal Kedaulatan Indonesia

Kendati demikian ia mengingatkan bahwa di tengah polemik ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil sikap yang dianggap menyejukkan dan visioner.

"Pak Presiden Prabowo memahami bahwa kedaulatan itu penting, tetapi beliau juga sangat sadar bahwa hubungan diplomatik yang stabil jauh lebih bernilai dalam jangka panjang," katanya.

Hakeng menjelaskan melalui skema Joint Development Authority (JDA), yakni bentuk kerja sama bilateral untuk pengelolaan wilayah sengketa secara bersama pertemuan bilateral antara Presiden RI, Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat membahas kemungkinan tersebut. 

“Jadi, JDA bisa sebagai langkah pragmatis yang dapat menurunkan ketegangan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara.Maka jika ini dikembangkan secara transparan dan adil, JDA bisa menjadi solusi win-win. Kedua negara bisa berbagi hasil sumber daya alam, sembari tetap berproses dalam penetapan batas maritim resmi di bawah kerangka hukum internasional,” kata Hakeng.

Kendati demikian, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam perancangan skema kerja sama JDA tidak boleh menjadi jebakan yang melemahkan posisi hukum Indonesia dalam jangka panjang. 

"Setiap dokumen, peta, atau perjanjian teknis harus disusun sangat cermat. Kesalahan dalam satu frasa bisa menjadi preseden yang merugikan di kemudian hari," katanya.

Baca Juga

Waspadai Dugaan Kepentingan Zionisme, Pemerintah Diimbau Perketat Jalur Investasi

Di sisi lain, Hakeng mengimbau agar masyarakat pesisir dan komunitas lokal di Kalimantan Utara yang paling dekat dengan wilayah Ambalat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan. 

“Jangan sampai JDA hanya menjadi kerja sama antar-elit yang tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat,” pungkasnya. (raa)