GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Marak Kasus Penempatan Awak Kapal secara Nonprosedural, Bareskrim Polri Selidiki

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO kini tengah menangani dugaan penempatan awak kapal perikanan migran Indonesia secara nonprosedural.
Selasa, 12 Agustus 2025 - 11:49 WIB
Gedung Bareskrim Polri
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO kini tengah menangani dugaan penempatan awak kapal perikanan migran Indonesia secara nonprosedural.

Laporan resmi sebelumnya telah diajukan Serikat Buruh Perikanan Indonesia (SBPI) melalui layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Mabes Polri pada 13 Juni 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam laporan itu, SBPI menyebut PT PJS yang dalam proses perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran anggota SBPI tidak disertai dengan adanya Surat Izin Perekrutan dan Penempatan (SIP2MI) dari Kementerian/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI).

Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 72 huruf c jo. Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Ketiadaan PT PJS terhadap kepemilikan SIP2MI untuk menempatkan awak kapal perikanan migran tersebut didasarkan pada jawaban surat permohonan informasi yang diperoleh Pengurus SBPI dari KP2MI/BP2MI melalui surat resmi No B.15/04.05/PP.03.02/IV/2025, tertanggal 30 April 2025, di mana dalam surat tersebut pada angka 1 (satu) menyatakan “PT PJS tidak memiliki SIP2MI untuk penempatan awak kapal niaga/perikanan ke Negara penempatan manapun”.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua SBPI, Rahmatulloh, tertanggal 1 Agustus 2025, untuk memberikan keterangan pada 6 Agustus 2025. Pemanggilan tersebut telah dipenuhi SBPI.

"SBPI meminta juga kepada Bareskrim Polri melalui Dittipid PPA dan PPO perlu melakukan penyelidikan apakah PT PJS dalam melakukan penempatan awak kapal perikanan migran telah melaksanakan atau telah sejalan dengan ketentuan Pasal 5 UU PPMI atau tidak? Jika tidak, maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 83 UU PPMI," ujar Rahmatulloh, Selasa (12/8/2025).

Dugaan pelanggaran lain terungkap dari penelusuran SBPI terhadap perizinan PT PJS. Berdasarkan data BP2MI melalui laman resmi (https://siskop2mi.bp2mi.go.id), PT PJS tercatat memiliki izin SIP3MI dengan nomor 0221010051332, berlaku sejak 3 Februari 2022 hingga 3 Februari 2027.

Namun, menurut surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) No.B.1554/DJPT.1/HM.410/IV/2025 tertanggal 8 April 2025, hingga 25 Maret 2025, PT PJS belum memiliki bukti lulus seleksi teknis—syarat wajib untuk memperoleh SIP3MI sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022.

SBPI juga menemukan, PT PJS menempatkan awak kapal perikanan ke luar negeri tanpa menyijil Buku Pelaut dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tegal. Hal ini dikonfirmasi melalui surat KSOP Tegal No. UM.002/2/13/KSOP.TGL-2025 tertanggal 27 Februari 2025.

Atas temuan tersebut, SBPI telah melaporkan PT PJS ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan, meminta agar izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) PT PJS dicabut.

Namun, Ditkapel baru mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I) No. AL.530/I/I/DK/2025, tertanggal 19 Maret 2025.

"SBPI menuntut kepada Badan Reserse Krimimal Mabes Polri untuk menindak tegas PT PJS atas dugaan menempatkan awak kapal perikanan migran Indonesia secara nonprosedural," ujar Rahmatulloh.

Sebagai bentuk mengemukakan pendapat di muka umum, melalui aksi unjuk rasa ini, Pengurus dan Anggota SBPI menuntut kepada pihak-pihak di bawah ini untuk:

1. Penegakan hukum oleh Bareskrim Mabes Polri melalui Dittipid PPA dan PPO terhadap para pengurus PT PJS (Korporasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan dugaan tindak pidana menempatkan awak kapal perikanan migran Anggota SBPI tanpa SIP2MI, tanpa kompetensi, tanpa Jaminan Sosial (BPJS Pekerja Migran Indonesia), tanpa Sertifikat Kesehatan Pelaut yang diterbitkan Rumah Sakit/Instansi Kesehatan yang terdaftar di Ditkapel Kemenhub, dan tanpa melakukan Penyijilan pada Buku Pelaut dan tanpa Pengesahan Perjanjian Kerja laut (PKL) oleh Syahbandar.

2. KP2MI/BP2MI harus mencabut perizinan SIP3MI PT PJS yang telah menempatkan awak kapal perikanan migran anggota SBPI tanpa SIP2MI, tanpa kompetensi, tanpa Jaminan Sosial, dan PT PJS tidak memiliki Bukti Lulus Seleksi Teknis dari KKP sehingga izin SIP3MI yang dimiliki PT PJS tidak memenuhi syarat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

3. Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus mencabut izin SIUPPAK PT PJS karena telah melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (3) huruf a PM 59 Tahun 2021, karena telah menempatkan awak kapal tanpa Sijil dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) oleh Syahbandar, tanpa melakukan pemeriksaan Kesehatan pelaut (medical check up/MCU) yang diterbitkan oleh Rumah Sakit/Instansi Kesehatan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dan tanpa Jaminan Sosial. (rpi/ree)

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Dihubungi Erick Thohir, Ole Romeny Langsung 'Jatuh Cinta' pada Timnas Indonesia

Dihubungi Erick Thohir, Ole Romeny Langsung 'Jatuh Cinta' pada Timnas Indonesia

Ole Romeny bahkan hanya menanti dalam hitungan waktu hari dari mendapatkan paspor Indonesia ke debutnya bersama Timnas Indonesia.
Kata Ketua RT soal Rumah Warganya Diduga jadi Posko Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Kata Ketua RT soal Rumah Warganya Diduga jadi Posko Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Diketahui penggeladahan tersebut berkaitan dengan rangkaian dugaan makar yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit Cs. Santer dikabarkan jika rumah yang di...
10 Ide Hadiah Hari Guru di Bawah Rp100 Ribu, Berkesan dan Penuh Makna

10 Ide Hadiah Hari Guru di Bawah Rp100 Ribu, Berkesan dan Penuh Makna

Peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh setiap 25 November menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pendidik. Berikut 10 rekomendasi kado.
Ranking FIFA Hari Ini: Posisi Timnas Indonesia Turun Lagi

Ranking FIFA Hari Ini: Posisi Timnas Indonesia Turun Lagi

Ranking FIFA hari ini, Rabu 18 November 2026, menempatkan Timnas Indonesia di posisi 116 dunia dengan 1.166,50 poin setelah sempat naik ke peringkat 115 lagi.
Duo Baru Red Sparks Tuai Pujian, Jadi Bukti Tak Ada Vanja Bukilic Bukan Masalah

Duo Baru Red Sparks Tuai Pujian, Jadi Bukti Tak Ada Vanja Bukilic Bukan Masalah

Perfroma duo hitter baru Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini, Zhong Hui dan Park Hye-min saat menghadapi IBK Altos berhasil mencuri perhatian volimania.
Marc Klok Ungkap Garis Keturunan yang Bikin Tunda Debut Timnas Indonesia

Marc Klok Ungkap Garis Keturunan yang Bikin Tunda Debut Timnas Indonesia

Marc Klok mengungkapkan soal garis keturunan yang membuatnya menunda debut bersama Timnas Indonesia.

Trending

Media Korea Prediksi Hillstate Kalah dari SOOP, Fans Singgung Megawati Hangestri

Media Korea Prediksi Hillstate Kalah dari SOOP, Fans Singgung Megawati Hangestri

Media Korea Selatan memprediksi bahwa Hyundai Hillstate akan menelan kekalahan saat melawan SOOP SOOPers. Nama Megawati Hangestri ikut disinggung oleh sejumlah volimania.
Update Ranking FIFA: Drama di Afrika, Timnas Indonesia Kembali ke Peringkat 116

Update Ranking FIFA: Drama di Afrika, Timnas Indonesia Kembali ke Peringkat 116

Timnas Indonesia kembali ke peringkat ke-116 dunia dalam ranking FIFA pada Rabu (18/11/2026). Skuad Garuda mengalami penurunan dari hari kemarin.
Terungkap Motif Pembunuhan Janda 37 Tahun di Kamar Kos Probolinggo

Terungkap Motif Pembunuhan Janda 37 Tahun di Kamar Kos Probolinggo

Polisi mengungkap pelaku sakit hati dengan ucapan janda 37 tahun, Venti Ediharyanti sebelum melakukan pembunuhan di kamar kos di Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Nonton The Remarried Empress Episode 7-8: Heinrey dan Navier Makin Mesra?

Nonton The Remarried Empress Episode 7-8: Heinrey dan Navier Makin Mesra?

Spoiler dan link nonton The Remarried Empress episode 7-8 sub Indo. Heinrey semakin dekat dengan Navier, sementara konflik dengan Sovieshu semakin memanas.
Rumah Eko Hadi di Cipete Digeledah, Diduga Dijadikan Posko Makar

Rumah Eko Hadi di Cipete Digeledah, Diduga Dijadikan Posko Makar

Rumah salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Eko Hadi (EH), di Cipete, Jakarta Selatan diduga dijadikan posko makar. Adapun kasus dugaan makar tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sasaran-sasaran sadap lainnya.
Penyebab Dua Pemuda Berkelahi Saat Shalat Subuh di Masjid Johar Baru

Penyebab Dua Pemuda Berkelahi Saat Shalat Subuh di Masjid Johar Baru

Ihwan mengatakan dua pemuda tersebut diketahui mengalami gangguan kejiwaan sehingga persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan
Jadwal Liga Voli Korea: SOOP Vs Hillstate, Megawati Siap Raih Kemenangan Perdana

Jadwal Liga Voli Korea: SOOP Vs Hillstate, Megawati Siap Raih Kemenangan Perdana

Jadwal Liga Voli Korea 2026-2027 hari ini, di mana Hyundai Hillstate akan melakoni laga tandang saat melawan SOOP SOOPers. Megawati Hangestri dan kawan-kawan pun berpeluang meraih kemenangan perdana mereka di awal musim ini.
Selengkapnya

Viral