Isu Dudung Tilep Duit Prajurit, Analis Politik: Tidak Berdasar dan Bermuatan Politis

Jakarta, tvOnenews.com — Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, mengecam keras framing negatif, narasi sesat, serta tuduhan sepihak yang menyerang Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman. Isu yang menyeret nama eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini terkait program perumahan prajurit TNI AD dinilai tidak berdasar, tidak objektif, dan diduga sarat muatan politis.

“Menyebarkan informasi tanpa data dan bukti sahih merupakan bentuk penghakiman sepihak yang berbahaya,” tegas Nasky dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Founder Nasky Milenial Center itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing provokasi serta tetap mengedepankan akal sehat dan fakta yang valid. Menurutnya, kritik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan data dan argumentasi yang benar.

Nasky menegaskan, kebijakan program rumah prajurit TNI AD yang menjadi polemik bukanlah kebijakan yang lahir di masa kepemimpinan Jenderal Dudung sebagai KSAD, melainkan pada periode pejabat sebelumnya. Dudung, kata Nasky, justru berperan menata, mengoordinasikan, dan menyelesaikan persoalan tersebut agar bermanfaat bagi prajurit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selama menjabat KSAD, lanjutnya, Jenderal Dudung menunjukkan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan prajurit. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian pembangunan 1.020 unit rumah dinas tipe K-45, 62 unit rumah dinas tipe K-70, dan sembilan unit rumah susun pada tahun 2021, serta berbagai upaya perbaikan sarana prasarana di satuan TNI AD.

Nasky memandang serangan terhadap Dudung sebagai bentuk pelemahan struktur pendukung pemerintahan. “Secara tidak langsung, ini adalah upaya sistematis menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal,” ujarnya.

Baca Juga

GBK Cetak Rekor Pendapatan Rp812 Miliar sepanjang 2025, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh kabar bohong, opini tendensius, maupun provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan. “Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya. (ebs)