Dikritik karena Sebut Semua Tanah Milik Negara, Nusron Sampaikan Permohonan Maaf: Maksudnya Guyon

Jakarta, tvOnenews.com -  Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta maaf soal pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.

Pernyataan itu ia sampaikan saat diprotes gara-gara mengamankan 100 ribu hektare tanah telantar alias nganggur. Nusron mengakui pernyataannya tersebut keliru.

"Saya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, Nusron mengatakan bahwa maksud utamanya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin disampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 .

Isi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektare tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga

Edukasi Alam di Tahura Bunder Gunungkidul: Puluhan Siswa Kinderstation Belajar Tanam Pohon hingga Beri Makan Rusa

Karena itu, menurut Nusron, tanah telantar harus dapat didayagunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

Adapun program-program strategis tersebut mulai dari reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya.

Ia menegaskan pernyataannya itu semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektare, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. 

Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi sudah mempunyai sertifikat hak milik dan hak pakai.

"Memang ada bagian pernyataan yang saya sampaikan sebetulnya konteks "guyon" atau bercanda. Namun setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan mengakui pernyataan tersebut, (namun) candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan pejabat publik," kata Nusron

"Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami, dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami," sambung dia.

Nusron mengakui bahwa pernyataannya dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat.

" Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas sabqul lisan ini," terangnya.

Nusron mengatakan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun.

Sebelumnya, Nusron menekankan tidak ada yang memiliki tanah, kecuali negara. Ia menyebut masing-masing orang yang mengantongi sertifikat hanya diberikan hak menguasai.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengaku mendapatkan protes setiap hari dari pihak pemilik yang tanahnya diambil alih negara.

"Ya, protes ya tiap hari protes. Namanya orang, di mana haknya dinyatakan telantar, merasa dia punya kan ... 'Oh ini tanahnya embah-embah saya, leluhur'. Saya mau tanya, emang embah-embah dulu bisa membuat tanah? Gak bisa membuat tanah, manusia itu gak bisa membuat tanah," kata Nusron, Rabu (6/8/2025).

Ia menegaskan tanah-tanah telantar itu nantinya disimpan di Bank Tanah sebagai tanah cadangan untuk negara (TCUN). Tanah telantar itu utamanya bakal dipakai untuk reforma agraria. (ant/nba)