Lantang di Hadapan Prabowo, Puan akan Tegur Keras Menteri yang Tak Bisa Kerja: Teguran Politik secara Terbuka
- Sekretariat Presiden
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya tidak akan ragu menegur para menteri atau pimpinan lembaga yang dinilai gagal menunjukkan kinerja optimal.
Teguran itu, kata Puan, juga berlaku bagi pejabat yang tidak sejalan dengan kebijakan dan visi misi Presiden.
Hal itu disampaikan secara lantang dalam pidato pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026, yang menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR periode 2024–2029.
Sidang itu dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran bersama jajaran Kabinet Merah Putih.
“Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden (menteri) yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI,” ujar Puan.
Ia menambahkan, teguran tersebut bertujuan memastikan visi misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita dapat berjalan optimal demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Puan juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak boleh dianggap sekadar formalitas. Menurutnya, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokrasi, sekaligus bentuk pertanggungjawaban DPR kepada rakyat.
"Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban kami, DPR RI, kepada rakyat," jelas Puan.
"Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," tambahnya.
Lebih lanjut, Puan juga sempat membeberkan 10 program atau kebijakan Prabowo yang banyak mendapat keluhan rakyat.
Anak dari Megawati Soekarnoputri itu menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis namun konstruktif, demi memastikan jalannya pemerintahan tetap berada di jalur yang sesuai dengan mandat rakyat. (rpi)
Load more