Kabar Buruk, Rekrutmen dan Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Belum Memungkinkan, Sri Mulyani Sebut Anggaran Diarahkan ke Program Prioritas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah belum berencana melakukan rekrutmen aparatul sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2026.

Menurutnya, hal ini dikarenakan pada Rancanagan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, belanja diarahkan untuk program prioritas nasional lainnya.

Oleh karena itu, terkait rekrutmen ASN atau CPNS tahun 2026 masih belum dibuka peluangnya hingga saat ini.

"Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji," ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait PNS.

Namun, ia menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kapasitas fiskal.

Apalagi, tambah dia, tahun ini pemerintah juga telah melakukan penerimaan ASN.

"Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan," ujarnya menambahkan.

Diketahui, belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun. Angka ini tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

Adapun rinciannya adalah, belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp3.136,5 triliun, yang dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga Rp1.498,3 triliun, serta belanja non K/L Rp1.638,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, adanya kenaikan itu dikarenakan pemerintah fokus belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Delapan program tersebut adalah terkait yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

"MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," katanya lagi. (ant/iwh)