DPRD DKI Kritik JakParkir yang Digadang Anti Pungli, Taufik Zoelkifli: Aplikasi Masih Suka Eror

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencoba kembali menghidupkan program JakParkir yang sempat mati suri pada tahun 2021-2022.

Wacana menghidupkan kembali JakParkir agar masyarakat mudah dalam mencari parkir di tepi jalan melalui pemesanan lewat aplikasi.

Akan tetapi wacana tersebut mendapat kritik dari Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta selaku pihak yang mengawasi kinerja Dishub DKI Jakarta.

“Memang kritik saya dari pelaksanaan JakParkir ini memang kemarin ketika Dishub mengatakan sudah bisa dipakai, tapi kemudian ketika kita coba, kita coba di lapangan ya itu sekitar dua bulan yang lalu, itu kita coba masih eror-eror gitu,” kata Anggota Komisi B M. Taufik Zoelkifli (MTZ), saat dihubungi tvOnenews.com, Senin (18/8/2025).

MTZ berharap apabila nantinya akan ada penambahan anggaran untuk pengoptimalan program JakParkir, kinerja dari aplikasi tersebut dapat berjalan lancar.

“Mudah-mudahan kalau misalnya nanti ditambah anggarannya atau kemudian memang dikerjakan dengan baik, itu bisa bagus ya,” tuturnya.

Baca Juga

Modifikasi Hujan, Legislator Jakarta Kenneth Turun Langsung Tebar 1 Ton Garam

Di sisi lain, MTZ pun mengapresiasi program JakParkir yang disebut menggantikan keberadaan Tempat Parkir Elektronik (TPE).

MTZ menegaskan bahwa implementasi TPE masih kerap terjadi kecurangan, di mana oknum juru parkir dapat berbuat curang dengan meminta uang tunai kepada pelanggan. Berbeda dengan JakParkir yang seluruhnya diakses melalui aplikasi.

“TPE itu banyak yang rusak, kemudian juga gampang diakalin sama orang. Kalau TPE itu juru parkir bisa bilang bayar langsung sama dia. Kalau pakai JakParkir kan enggak, kita udah masuk ya sudah selesai bayarnya (non tunai),” tandas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengembangkan sistem digitalisasi perparkiran, khususnya untuk parkir on street atau di tepi jalan.

Langkah ini dilakukan guna menekan praktik juru parkir (jukir) liar sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Adapun sistem digitalisasi parkir tersebut diberi nama JakParkir.

“JakParkir saat ini sudah diterapkan di delapan ruas jalan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi tvOnenews.com, Senin (18/8/2025).