Wakil Ketua Bantah DPR RI Naik Gaji, Bandingkan dengan Upah....

Jakarta, tvOnenews.com - Publik tengah dihebohkan dengan adanya wacana kenaikan gaji bagi anggota DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan bahwa isu terkait kenaikan gaji anggota DPR RI tidaklah benar.

Bahkan, ia mengatakan sudah lebih dari lima belas tahun gaji anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan.

"Saya kira perlu diluruskan terkait narasi kenaikan gaji anggota DPR RI yang ramai diperbincangkan di ruang publik. Perlu kami pertegas, sudah hampir 15 tahun gaji anggota DPR RI sama sekali tidak ada kenaikan. Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta perbulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan," kata Anggota Komisi III DPR RI itu, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Adies menuturkan mengenai uang Rp100 juta yang diterima oleh anggota DPR RI bukanlah soal kenaikan upah.

Menurutnya uang senilai Rp100 juta itu merupakan kompensasi dari rumah dinas anggota DPR RI yang kini diambil oleh negara.

Baca Juga

Kejaksaan Negeri Magetan Tetapkan Ketua DPRD Suratno dan Lima Orang Lainnya Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana Pokir

"Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta. Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru," kata Adies.

"Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini," sambungnya.

Adies menegaskan gaji anggota DPR RI bisa dikatakan terbilang kecil jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa. 

Bahkan, ia menyebut hal itu dapat saja dibandingkan dengan para pejabat di lembaga negara lainnya.

"Gaji pokok kami tak lebih dari Rp5 juta, adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp60 juta itu kan digabungkan dengan berbagai tunjangan-tunjangan. Bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya tinggi, mereka bisa di atas Rp70 jutaan. Bicara beban tugas, jelas kami semua mempunyai tugas yang berat dan kompleks," kata Adies.