BPJPH Pastikan Produk Konsumsi yang Diuji Aman dan Halal

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak ragu dalam memberikan kepastian kehalalan produk. Ia menegaskan, setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal atau mencantumkan label non-halal secara jelas.

"Cuma dua pilihannya, entah mau kasih sertifikat halal atau mencantumkan (keterangan) tidak halal, jadi nggak boleh ambigu. Kenapa dilakukan? Ini demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya konferensi pers yang berlangsung di Gedung Halal, Jakarta Timur, Selasa (19/8/2025).

Haikal menekankan, aturan tersebut sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan produk yang didistribusikan di Indonesia bersertifikat halal. Untuk produk non-halal, kata dia, kewajiban sertifikasi memang dikecualikan, namun pelaku usaha tetap harus mencantumkan label tidak halal.

BPJPH mencatat sekitar 9,4 juta produk di Indonesia telah memiliki sertifikat halal. Namun, sebagian besar produk dari pelaku UMKM masih terkendala biaya sertifikasi. Untuk itu, BPJPH menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam program jemput bola yang memungkinkan pengurusan sertifikat tanpa biaya tambahan, khususnya bagi UMKM.

Penegasan Status Produk ChompChomp Marshmallow 

Dalam kesempatan yang sama, BPJPH juga menyampaikan hasil klarifikasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait produk marshmallow yang sempat menjadi perhatian publik, ChompChomp.

Baca Juga

MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

Haikal menegaskan, sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 33 UU Jaminan Produk Halal, penetapan status halal produk sepenuhnya menjadi kewenangan MUI. 

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan surat dari PT. Catur Global Sukses selaku importir ChompChomp di Indonesia tertanggal 7 Agustus 2025 (Nomor: 001/CGS-SKE/VIII/2025) kepada Kepala BPJPH yang menyampaikan surat dari Komisi Fatwa MUI tertanggal 26 Juni 2025 tentang Penyampaian Hasil Lab dan Status Kehalalan Produk ChompChomp.

Dalam surat tersebut, Komisi Fatwa MUI telah melakukan langkah klarifikasi dan juga pemeriksaan kembali dengan melakukan uji lab secara mandiri terhadap produk ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil), ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga), dan ChompChomp Mini Marshmallow (Bentuk Tabung) dengan batch nomor yang sama seperti yang dirilis BPJPH pada tanggal 21 April 2025 . 

Hasil dari uji lab tersebut menunjukkan negatif DNA Porcine maupun peptida porcine yang artinya tidak mengandung babi. Berdasarkan hal itu, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan kehalalan terhadap produk ChompChomp tersebut masih tetap berlaku.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan bahwa produk ChompChomp dapat beredar dan menggunakan label halal berdasarkan nomor sertifikat yang telah diterbitkan BPJPH sebelumnya yaitu ID00410000233780821.

“Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa penetapan kehalalan produk di keluarkan oleh MUI, dalam hal ini tertuang dalam surat Komisi Fatwa MUI tersebut,” ujar Haikal.

Haikal menambahkan, menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 10 ayat 2 menyatakan penetapan kehalalan Produk sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. 

"Untuk itu kami menyerahkan status kehalalannya sesuai ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI,” pungkas Haikal. (ant/awy)