Sri Mulyani sebut Guru Beban Negara Ternyata Hoaks! Kemenkeu: Potongan Video Seolah-olah Menkeu
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini mencuat soal potongan video Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sebut guru beban negara. Sontak, hal itu menjadi sorotan hingga komentar pedas dari warganet.
Ternyata, potongan video Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sebut guru beban negara merupakan hoaks.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan video viral yang menampilkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut guru adalah beban negara hoaks.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro memastikan video itu hoaks. Ia menegaskan Sri Mulyani tidak pernah menyampaikan pernyataan itu.
"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks," beber Deni melalui keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).
Bahkan, ia menjelaskan video itu merupakan berasal dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, Kamis (7/8). Namun, video itu dipotong dan disunting menggunakan deepfake.
Dalam video asli, kata Deni, tak ada pernyataan soal guru beban negara. Ia meminta masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
"Marilah kita bijak dalam bermedia sosial," ucapnya.
Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial yang menampilkan Sri Mulyani. Dalam video itu, Sri Mulyani mengatakan guru adalah beban negara.
Video itu muncul seiring sentimen negatif publik atas pidato Sri Mulyani. Masyarakat mengkritik pernyataan Sri Mulyani yang mempertanyakan apakah gaji guru harus ditanggung negara.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan pembahasan itu memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah seluruh beban pembiayaan guru dan dosen harus ditanggung oleh anggaran negara.
Lalu apakah bisa pembiayaan dibantu melalui partisipasi masyarakat. Akan tetapi, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk partisipasi yang dimaksud.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," pungkasnya. (aag)
Load more