Tunjangan Beras Anggota DPR RI Disebut Tak Ada Kenaikan

Jakarta, tvOnenews.com - Publik masih menyorot tajam mengenai adanya wacana kenaikan gaji terhadap anggota DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir membantah adanya kenaikan upah dari para wakil rakyat tersebut.

“Yang ada adalah tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR karena tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya,” jelas Adies di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Adies menjelaskan jika tak ada lagi fasilitas rumah dinas yang didapat oleh anggota DPR RI periode 2024-2029.

Pasalnya, rumah dinas telah diambil alih fungsinya oleh pemerintah melalui sekretariat negara.

“Sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan kepada anggota DPR. Jadi saya luruskan, setelah saya cek lagi di Kesekjenan DPR RI, yang benar adalah tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI,” kata Adies.

Baca Juga

Legislator PDIP Sorot Permasalahan Data Terkait Klaim Capaian Program Swasembada Pangan

Sementara itu, mengklarifikasi soal pernyataannya terkait kenaikan tunjangan beras dari sekitar Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulannya. 

Adies memastikan tidak ada kenaikan tunjangan beras lantaran nilainya masih sama seperti periode sebelumnya.

“Setiap anggota DPR menerima tunjangan beras sebesar Rp 200.000,- / bulan, bukan Rp12 juta. Yang jelas belum ada kenaikan sejak tahun 2010,” ungkap Adies.

Selain itu, Adies juga menyampaikan untuk tunjangan transportasi pengganti bensin yang diberikan kepada anggota DPR sebagai menunjang mobilitas juga masih sama seperti periode sebelumnya.

“Dengan demikian, dapat saya tegaskan kembali bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI, yang ada hanya tambahan tunjangan perumahan pengganti rumah dinas. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yang berkembang di masyarakat," ungkapnya.

Adies kembali menegaskan DPR RI sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritikan dari publik.

"Kami selaku wakil rakyat tidak alergi dengan bentuk kritikan apapun dari masyarakat. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yg berkembang di masyarakat," pungkasnya. (raa)