Ganjarist Nilai Perilaku Elite Politik Buat 'Geram' Publik di Tengah Himpitan Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Publik tengah menyorot sejumlah kebijakan krusial hingga perilaku elit politik yang sibuk bermanuver di tengah himpitan ekonomi saat ini.

Hal itu terlihat dari pesta seremonial, peningkatan gaji hingga perebutan panggung kekuasaan yang menuai kritik dari publik.

Ketua Umum Ganjarist sekaligus pengamat politik, Kris Tjantra menilai serangkaian perilaku elite politik saat ini berupa ketidakpekaan terhadap realitas penderitaan rakyat kecil.

“Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, harga pangan meroket, dan lapangan kerja makin sempit, para politisi malah sibuk mencari pencitraan dan berebut posisi. Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan,” kata Kris kepada awak media, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Kris menjelaskan jika fenomena ini terus dibiarkan dapat berdampak terhadap melebarnya jarak antara rakyat dan pemimpin.

Tak hanya itu, kritik yang juga kerap dilontarkan warganet dapat mengikis kepercayaan publik terhadap politik dan demokrasi saat ini.

Baca Juga

Pembahasan Perpres Ojol Tinggal Satu Langkah Lagi: DPR Undang Kementerian Terkait Pekan Depan

"Masyarakat butuh keberpihakan nyata, bukan pesta pora di tengah krisis. Rakyat antre minyak goreng, tapi elit antre kursi jabatan. Ini pelecehan terhadap akal sehat publik,” kata Kris.

“Politik seharusnya alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan panggung pertunjukan kepentingan pribadi. Jika para elit terus abai, rakyat sendiri yang akan menjatuhkan vonis di bilik suara,” sambungnya.

Kris menilai fenomena elite politik yang dinilai hanya memikirkan kepentingan individu dan kelompoknya berdampak akan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI yang berakhir ricuh pada 25 Agustus 2025 kemarin.

Sebab, aksi unjuk rasa yang terjadi menyorot kemerosotan kinerja DPR/MPR RI yang tak lagi peduli dengan penderitaan publik.

Publik meminta anggota dewan harus membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi penghasilan anggota DPR, dan menghentikan dominasi oligarki politik.

“Terjadinya demonstrasi 25 Agustus kemarin sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya dengan anggota DPR yang selama ini dianggap mampu menerjemahkan keinginan masyarakat umum. Apalagi di saat kemiskinan yang belum terentaskan dan di tengah PHK di berbagai sektor hingga sulitnya mencari pekerjaan, tapi muncul berita terkait tunjangan fantastis untuk anggota dewan,” katanya.

Kris juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tak jelas pelaksanaannya. 

Ia pun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kami mengingatkan bahwa tanpa proses yang transparan dan akuntabel, Koperasi Merah Putih ini berisiko menjadi ladang penyalahgunaan untuk korupsi. Pemerintah juga perlu belajar dari kegagalan masa lalu yang masih belum optimal dan cenderung banyak koperasi yang mati suri. Apalagi saat ini kita tidak tahu, bagaimana kelanjutan dari program ini,” tutupnya. (raa)