Long March Rapimnas I Tani Merdeka Indonesia, Ribuan Petani Dukung Program Presiden Prabowo Berantas Mafia Tanah

Jakarta, tvOnenews.com -  Ribuan petani dari berbagai daerah di Indonesia menggelar long march dalam rangkaian Rapimnas I Tani Merdeka Indonesia di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (28/8) pagi. 

Ribuan kader Tani Merdeka tersebut melakukan long march dari kawasan parkir IRTI Monas menuju Istana Presiden RI untuk menuntut keadilan agraria dan menolak dominasi oligarki.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan bahwa petani adalah jantung pembangunan nasional dan bukan beban negara. Organisasi ini meneguhkan diri sebagai pengamal “Prabowoisme”, dengan menekankan kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan pangan, serta pembangunan berbasis desa sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. 

“Hari ini kita hadir 3 ribu orang (kader Tani Merdeka Indonesia). Kita hadir dari 30 provinsi dan 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ada kesepakatan di rapimnas. Dengan seluruh program yang dijalankan Presiden Prabowo, kita percaya Presiden Prabowo berpihak pada kepentingan rakyat dan Petani,” ujar Don Muzakir dalam konferensi pers yang dikutip Kamis. 

Dalam aksinya, Tani Merdeka Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, pupuk bersubsidi tepat sasaran, pembangunan irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis. Namun, mereka juga mendesak pemerintah untuk serius menuntaskan konflik agraria dan memberantas praktik mafia tanah yang merugikan petani di berbagai daerah.

“Kita menyampaikan dukungan (apresiasi) yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang telah menetapkan harga gabah dan menaikan harga gabah, memberikan pupuk langsung ke petani dan program-program untuk swasembada pangan lainnya. Bagi kami, keadilan bagi petani bukan sekadar menjebloskan mafia tanah ke penjara, tapi ketika sawah kembali ke tangan kami secara sah dan terlindungi,” tegas Don.  

Baca Juga

Rekam Jejak Destry Damayanti, Ekonom yang Kini Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Selain menyoroti mafia tanah, Tani Merdeka Indonesia juga menyoroti capaian pemerintah. Tanpa mengabaikan berbagai tantangan pembangunan yang ada saat ini, Tani Merdeka Indonesia secara berimbang mengapresiasi capaian sementara satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Kabinet Merah Putih.

Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2025, inflasi yang cukup terkendali pada Juli 2025, stok beras Bulog yang mencapai rekor 4,2 juta ton, kemiskinan dan pengangguran terbuka yang turun meski tidak signifiakn. 

Menurutnya capaian ini memberi fondasi kuat dan harapan untuk melanjutkan agenda revolusi pangan, membangun desa, menguatkan koperasi rakyat di desa, dan memastikan hasil panen dihargai adil. 

“Walaupun masih ada kekurangan, tugas Tani Merdeka adalah bagaimana menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo. Belum sampai setahun. Tapi kami dan sebagian besar petani sudah merasakan dampak program kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tani Merdeka juga mengusulkan konsep upah harian layak bagi buruh tani. Tujuannya agar nasib dan kesejahteraan buruh tani dapat menjadi lebih baik. Termasuk juga mendorong produktivitas pertanian dengan memberikan subsidi bbm pada penggunaan alat mesin pertanian (Alsintan).   

“Buruh petani juga harus ada upah harian yang layak. Kami mengusulkan adanya subsidi bbm (solar) kepada petani yang punya Alsintan. Kami akan sampaikan kepada Presiden Prabowo di setiap kecamatan nanti punya pom bensin khusus petani,” ucap dia.  

Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan Sumpah Tani Merdeka yakni janji para petani untuk menjaga tanah, air, dan pangan hingga titik darah penghabisan. Melalui aksi ini, Tani Merdeka Indonesia menegaskan bahwa mereka berdiri di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memastikan suara petani tidak tenggelam oleh oligarki. 

Sebagai informasi, ribuan massa aksi tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, serta perwakilan Dewan Pengurus Wilayah dan Daerah Tani Merdeka se-Indonesia.