Permintaan Presiden Prabowo Subianto ke TNI-Polri di Tengah Kericuhan Massa Demonstran

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah kericuhan massa demonstran, Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan permintaan ke TNI-Polri. Permintaan itu keluar saat Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet hari ini, Minggu (31/8/2025), di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo memantau situasi keamanan di Tanah Air saat ini.

"Saya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil dari sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang baru saja kita selesaikan dan yang diutamakan untuk disampaikan kepada media dan diteruskan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Presiden saat ini berada di Tanah Air dan terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah nasional kita, khususnya di Ibu Kota di Jakarta," kata Sjafrie di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).

Lanjutnya menjelaskan, bahwa Presiden Prabowo meminta agar TNI dan Polri tetap solid dan bekerja sama. Arahan ini untuk mencapai keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Prabowo juga menugaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tidak ragu mengambil langkah yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum. 

Baca Juga

MPR Pastikan Sidang Paripurna Pengisian Jabatan Wapres Digelar pada 2 Desember

Penindakan juga dilakukan bagi pihak yang merusak fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi.

"Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor baik yang dimiliki secara individu, pribadi dan pejabat beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap penegakan hukum," tutur dia.

"Presiden memberikan penegasan agar semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal baik itu dalam bentuk benda fasilitas umum dan harta milik pribadi supaya dilaksanakan satu penindakan dan tegas secara hukum," pungkasnya. (aag)