Bongkar Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Digaungkan Influencer, DPR dan Pemerintah Kena Sorotan!

Jakarta, tvOnenews.com - Gelombang protes mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025 tak hanya diwarnai aksi jalanan, tetapi juga kehadiran para influencer yang ikut menyuarakan aspirasi. Nama Andovi Da Lopez menjadi sorotan setelah ia bersama rekan-rekannya menggagas “17+8 Tuntutan Rakyat” yang kini viral di media sosial.

Andovi mengungkapkan, penyusunan daftar tuntutan tersebut hanya memakan waktu tiga jam. Ia bahkan melibatkan figur publik lain seperti Salsa Erwin dan Jerome Polin untuk memperkuat gaung aspirasi ini agar lebih didengar masyarakat.

“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang,” ujar Andovi saat ikut aksi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (1/9/2025).

Pernyataan ini langsung menuai reaksi publik. Banyak warganet menyindir bahwa kerja influencer ternyata lebih cepat daripada DPR. Andovi menegaskan, seharusnya lembaga legislatif mampu bergerak cepat jika memang berpihak pada rakyat. “Ya gini, buktinya kita saja bisa, kok DPR enggak bisa, walaupun ini tuntutan ya,” imbuhnya.

Isi 17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)

Daftar awal berisi 17 poin tuntutan yang diminta segera dipenuhi pemerintah dan DPR. Berikut rinciannya:

Baca Juga

BEM SI Gelar Aksi Damai #SelamatkanIndonesia di DPR Hari Ini, Simak Agendanya

1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28–30 Agustus.

2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

4. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

5. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

8. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

10. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.

11. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

12. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.

16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Tambahan 8 Agenda Reformasi (Deadline 31 Agustus 2026)

Selain tuntutan mendesak, ada pula delapan agenda jangka panjang yang ditujukan sebagai reformasi sistemik:

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.

3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.

5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Respons Publik: Demokrasi dalam Ujian

Publik menilai 17+8 Tuntutan Rakyat ini menjadi simbol bahwa masyarakat, mahasiswa, hingga influencer bisa bergerak cepat menyusun agenda perubahan. Sebagian besar menyoroti bagaimana aspirasi rakyat justru muncul dari luar parlemen.

Kini, bola panas berada di tangan DPR dan pemerintah. Tenggat waktu sudah jelas: 5 September 2025 untuk 17 tuntutan mendesak, serta 31 Agustus 2026 untuk 8 agenda reformasi sistemik.

Apakah suara rakyat ini akan dijawab? Ataukah hanya menjadi catatan sejarah tentang betapa cepatnya rakyat bersatu, sementara wakilnya di Senayan masih berdebat tanpa hasil? (nsp)