Komisi B DPRD Jakarta Francine Soroti Kisruh Sewa District Blok M: UMKM Harus Dilindungi!

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik biaya sewa kios di District Blok M kembali menuai sorotan publik usai muncul tagihan yang nilainya mencapai Rp15 juta.

Isu ini membuat pengunjung dan pedagang geger, meski pihak koperasi membantah adanya kenaikan tarif dan menyebut tagihan itu hanya akumulasi tunggakan dari sejumlah tenant.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, menegaskan bahwa masalah ini tak bisa dianggap sepele.

“Isu kenaikan tarif sewa di District Blok M ini tentu menjadi perhatian serius kami di Komisi B karena menyangkut langsung keberlangsungan usaha para pelaku UMKM,” ujarnya, saat dihubungi tvOnenews.com, Jumat (5/9/2025).

Sumber :

• Julio Trisaputra/tvOnenews.com

Baca Juga

Gandeng Ratusan Petani, Koperasi Pesantren di Bandung Bawa Produk Pertanian Tembus Pasar Modern

Francine menilai, persoalan yang kini mencuat tidak hanya menyangkut satu kawasan semata, tetapi sudah mengarah pada isu ekonomi yang lebih luas di Ibu Kota.

“Situasi ini jelas memprihatinkan, terlebih lagi kita tahu bersama bahwa UMKM di kawasan tersebut selama ini berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian Jakarta,” tegasnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti simpang siurnya informasi dari MRT Jakarta, koperasi, dan para pedagang. Menurut Francine, hal ini memperburuk keadaan karena menimbulkan ketidakpastian.

“Kondisi tarik-menarik informasi antara pedagang, koperasi, dan pihak MRT Jakarta semakin menegaskan perlunya ada kejelasan dan transparansi. Persoalan seperti ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak aman bagi pelaku UMKM,” jelasnya.

Karena itu, Francine mendesak agar kebijakan terkait pengelolaan District Blok M segera ditinjau ulang. 

Ia menekankan, Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar berpihak pada UMKM.

“Karena itu, kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara menyeluruh, evaluasi dalam hal ini bukan hanya membatalkan perjanjian, namun memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa UMKM harus dilindungi dan didampingi,” tutupnya. (agr/muu)