Pemerintah Alokasikan 3.000 Rumah Subsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan ASN di Maluku
- Aldi Herlanda/tvOnenews.com
Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku.
Untuk mewujudukan hal itu, Kementerian PKP berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan.
"Alokasi rumah subsidi di Provinsi Maluku sebanyak 3.000 unit rumah di Maluku," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantornya, Selasa (16/9).
- Dokumentasi BPMI Istana Negara
Maruarar mengungkapkan dengan sinergi yang telah disepakati ini diharapkan Pemprov Maluku segera mendorong program perumahan rakyat ini agar masyarakat dapat merasakannya.
"Saya harap Gubernur Maluku dan Kepala Daerah di Provinsi Maluku bisa segera mendorong agar MBR dan ASN memanfaatkan program rumah subsidi," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Ara ini juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan secara akurat, agar salah satu program unggulan dari pemerintah ini dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
"Kami menggunakan data yang akurat, dengan data BPS. Itu kan data yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerimaan," ucapnya.
Ara berharap, program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo ini membuat masyarakat mendapatkan rumah yang layak huni.
"Semoga dengan rumah subsidi semakin banyak masyarakat dan ASN yang bisa tinggal di rumah yang layak huni," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyebut, sebanyak 12.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi masih belum memiliki tempat tinggal.
Maka dari itu kerja sama ini dirasa merupakan kesempatan bagi masyarakat dan ASN untuk memiliki rumah yang layak.
"Masih banyak ASN Maluku yang masih belum memiliki rumah. Kami siap dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto," tandasnya. (aha/muu)
Load more