Menuai Polemik, Ketua Umum ADKASI Dorong Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kebijakan Pemotongan Dana TKD

Jakarta, tvOnenews.com - Isu rencana kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) turut menjadi sorotan sejumlah pihak.

Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto mendorongan pemerintah pusat untuk mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Siswanto dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar yang diikuti oleh 1.400 peserta Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia.

Siswanto menyoroti dampak serius dari rencana pemerintah pusat berupa pemangkasan TKD sebesar 29 persen.

Pasalnya, kata Siswanto, data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa dari 15 kabupaten hanya 4 daerah yang memiliki kategori keuangan kuat, 4 daerah berada pada posisi sedang, dan sisanya masih lemah.

“Dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas masih belum kuat, pemotongan TKD akan sangat memukul kemampuan kami untuk membangun dan melayani masyarakat. Bagaimana nanti jika tahun depan ada pemangkasan 29%? Ini jelas akan menjadi pukulan berat bagi daerah,” kata Siswanto kepada awak media, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Baca Juga

Apresiasi Langkah Pemerintah Sikapi Kenaikan Avtur, Bambang Haryo: Harusnya Tiket Pesawat Tak Perlu Naik

Siswanto juga menekankan pentingnya kehadiran Ketua Komisi XI DPR RI dalam forum-forum strategis seperti Bimtek Fraksi Golkar.

“Kami mohon kepada panitia Bimtek ini bisa menghadirkan Bapak Ketua Komisi XI DPR RI. Karena bicara fiskal bukan hanya pengamat. Saya apresiasi secara makro, tetapi secara kebijakan ini sangat mendesak. Sebagai mitra Komisi XI, Menteri Keuangan pasti memiliki strategi baru di luar kebijakan yang disampaikan sebelumnya,” ujarnya.

Selain isu TKD, forum tersebut turut melahirkan sejumlah rekomendasi penting diantaranya yakni usulan agar pemerintah pusat membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan.

"Instruksi kepada 17.510 anggota DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas komunikasi sosial dengan masyarakat," katanya.

Siswanto yang juga anggota DPRD Kabupaten Blora Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa ADKASI bersama seluruh anggotanya akan terus mengawal kepentingan daerah agar tidak terganggu oleh kebijakan fiskal pusat yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. (raa)