Usul Polri Dimasukkan ke Kemendagri, Mayjen TNI Purn Soenarko: Kemarin Ada Tokoh-tokoh Agama
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, meminta Presiden Prabowo Subianto memasukkan instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Anggota Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI itu menyebut bahwa pihaknya memiliki visi yang sama dengan tokoh-tokoh agama yang menyampaikan tuntutan ke Prabowo terkait dengan reformasi Polri.
Soenarko meminta Prabowo mengembalikan fungsi Polri sebagai penegak keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan penegak hukum.
Hal ini Soenarko ungkapkan dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, seperti dikutip, Selasa (16/7/2025).
Menurut Soenarko, usulan terkait dengan reformasi Polri ini juga termasuk di poin-poin surat usulan dari FPP TNI kepada Prabowo dan DPR RI.
"Kemarin kan ada tokoh-tokoh agama meminta reformasi polisi, berbeda dengan narasi kita saja, kita mengatakan dalam poin itu, intinya kita minta presiden mengembalikan polisi pada fungsinya dia adalah penegak Kamtibmas, penegak hukum, dan kemudian dia dimasukkan ke Kemendagri," beber Soenarko.
Namun, Soenarko menilai bahwa hal tersebut masih belum pasti.
"Ini masih debatable, bisa jadi Kemendagri, bisa di mana, tapi tidak seperti sekarang," bebernya.
"Pokoknya adalah kembalikan fungsi polri sebagai penegak Kamtibmas dan penegak hukum, dan dalam organisasi dimasukkan ke Kemendagri. Itu yang tertulis pada kita punya pernyataan," jelasnya.
Di sisi lain, Soenarko juga meminta Prabowo segera mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk keberlangsungan reformasi Polri.
Ia menilai sudah banyak kekacauan yang terjadi di dalam tubuh Polri akibat dipimpin oleh Listyo Sigit.
"Untuk saat ini yang pertama ganti Kapolri, banyak sekali dosanya," ucapnya.
"Bukan reformasi jika Kapolri tidak diganti. Mungkin kekacaubalauan polisi sekarang ini karena kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo," jelasnya.
Menurut Soenarko, permasalahan hukum yang kacau di tanah air sudah lama terjadi di era kepemimpinan Listyo Sigit.
Ia pun heran Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri.
"Secara organisasi sebetulnya dia sudah merusak merit sistem personil," katanya.
"Dia itu udah berapa tahun (menjabat)? Selama dia menjadi Kapolri, berapa banyak masalah yang tidak dia selesaikan secara profesional?" sambutnya.
Soenarko menegaskan bahwa untuk mereformasi polisi, hal pertama yang harus dilakukan Prabowo yaitu mengganti Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.
"Untuk saat ini kita nilainya Kapolri ini bermasalah banyak, jadi untuk mereformasi ini ganti (Kapolri) dulu," ucap Soenarko.
Menurut Soenarko, suatu organisasi akan baik jika diisi oleh orang-orang yang baik.
"Sebaik apa pun sistem kalau diisi orang-orang kotor, orang-orang rusak, susah juga jalannya," jelasnya.
Soenarko juga menyebut telah banyak masalah yang terjadi di tubuh Polri selama Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.
Ia memberikan contoh kasus-kasus yang menjadi sorotan publik di era kepemimpinan Listyo Sigit, mulai dari mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang terjerat pembunuhan ajudannya hingga tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang.
"Kasus Sambo, Kapolrinya siapa? Kasus Kanjuruhan, siapa Kapolrinya? Kasus polisi jadi alat oligarki hitam di Tangerang Selatan, Kapolrinya siapa?" tegas Soenarko.
Soenarko pun menduga Prabowo tersandera pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo jika Listyo Sigit tidak diganti dalam waktu dekat ini.
"Harus segera, nggak boleh menunggu waktu. Kalau masih tidak diganti, jadi ada dugaan-dugaan bahwa Prabowo presiden tersandera oleh Jokowi karena ini orang-orang Jokowi," beber.
"Banyak sekali berita di medsos bahwa Prabowo tidak berani mengganti Sigit karena ada permintaan Jokowi, itu berita di media sosial itu berhamburan."
"Jadi dugaan itu makin menguat di rakyat, 'oh benar Prabowo masih tersandera oleh Jokowi' walaupun Prabowo, 'saya nggak tersandera.'," jelasnya.
Menilik Sosok Mayjen TNI Purn Soenarko
Soenarko adalah lulusan Akabri tahun 1978. Ia lahir di Medan pada 1 Desember 1953.
Soenarko dipercaya menjadi Danjen Kopassus pada 12 September 2007.
Kala itu, ia menggantikan Danjen Kopassus sebelumnya, yakni Rasyid Qurnuen Aquary.
Jabatan Danjen Kopassus sudah ia emban selama satu tahun hingga 1 Juli 2008.
Tidak lama setelah itu, Soenarko digantikan oleh Pramono Edhie Wibowo.
Soenarko sendiri diminta untuk mengisi kursi jabatan Pangdam Iskandar Muda.
Selesai tahun 2009 sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhir, Soenarko lalu menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) pada 2009, menggantikan Nartono.
Selama berada di dunia kemiliteran, Soenarko pernah mendapatkan bintang jasa, di antaranya SL. Seroja, SL. Dwidya Sistha, SL Kesetiaan 8 tahun dan SL Kesetiaan 16 tahun.
Setelah rampung di karier militernya, Mayjen Soenarko pun terjun ke dunia politik.
Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh dari tahun 2012-2016.
Sebelum pada tahun 2017 bergabung dengan Partai Nangroe Aceh, Soenarko dikabarkan sempat bergabung ke Partai Gerindra.
Bahkan, Sunarko pernah terjerat kasus hukum, mulai dari tuduhan kepemilikan senjata ilegal hingga dituding sebagai pelaku makar.
Dia juga disebut terlibat dalam kerusuhan 22 Mei 2019 hingga ditangkap Puspom TNI dan dijebloskan ke Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan. (aag)
Load more