Berita Foto: Ojol Gelar Aksi di DPR, Tuntut Komisi Maksimal 10 Persen dan Hapus Sistem Driver Prioritas

Jakarta, tvOnenews.com — Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Dalam aksi ini, para pengemudi menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan perusahaan aplikasi transportasi online yang dinilai merugikan mitra driver.

Dalam orasinya menegaskan bahwa penghasilan mitra driver semakin tertekan akibat potongan komisi yang terlalu besar. Oleh karena itu, mereka menuntut agar pemerintah menekan perusahaan aplikasi untuk menetapkan potongan komisi maksimal 10 persen dari setiap perjalanan.

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio saputra

Selain itu, para pengemudi juga menolak keberadaan sistem driver prioritas yang dianggap diskriminatif dan menciptakan kesenjangan di antara sesama mitra. “Kami ingin sistem ini dihapus karena merugikan driver yang tidak mendapatkan prioritas order. Semua driver seharusnya mendapat kesempatan yang sama,” ujar Igun.

Tak hanya itu, massa aksi juga menolak sistem kerja berbasis “slot” yang diterapkan oleh beberapa perusahaan aplikasi. Sistem ini disebut sebagai bentuk “perbudakan digital”, karena driver dipaksa membeli atau mengisi slot tertentu agar bisa mendapatkan order dengan jumlah yang layak.

Baca Juga

Berangkat ke Tanah Suci, Timwas Haji DPR RI Awasi Pelayanan Haji

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio saputra

Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Sejumlah perwakilan pengemudi diterima oleh anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Garda menegaskan, apabila tuntutan mereka tidak segera direspons, aksi serupa akan terus digelar hingga ada langkah konkret dari pemerintah maupun perusahaan aplikasi.

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio saputra

Menurut data Garda, saat ini terdapat jutaan pengemudi ojek online di seluruh Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Karena itu, mereka berharap suara yang disampaikan melalui aksi demonstrasi ini bisa menjadi perhatian serius bagi para pembuat kebijakan. (jts/raa)