Din Syamsuddin Sarankan Gibran Mundur Perlahan dari Wapres

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyarankan agar Gibran Rakabuming Raka mundur secara perlahan dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.

Mulanya, dia merespons terkait surat pemakzulan Gibran yang sempat diusulkan forum purnawirawan TNI kepada DPR beberapa waktu lalu. Diketahui, hingga saat ini DPR belum menindaklanjuti surat pemakzulan itu.

Din mengaku bahwa dirinya pernah didatangi oleh sejumlah jenderal purnawirawan TNI yang membuat surat pemakzulan Gibran. Dia menilai alasan purnawirawan TNI mengusulkan Gibran dimakzulkan masuk akal.

“Memang pernah bertemu dengan saya di rumah 1-2 kali dan saya memberikan saran bahwa alasan mereka melakukan itu masuk akal, dapat dibenarkan,” kata Din saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (19/9).

Kemudian, kata Din, belakangan ini juga muncul isu ijazah SMA milik Gibran palsu. Jika tudingan itu terbukti benar, Din menyebut hal itu akan menjadi skandal politik. Untuk itu, dia mengusulkan Gibran mundur perlahan dari Wapres.

“Kalau saya, kalau itu betul-betul terjadi, soal pemalsuan ijazah tidak sesuai dengan syarat untuk masuk maju sebagai capres cawapres, lebih bagus mundur, sebelum rakyat akan marah memundurkannya,” tuturnya.

Baca Juga

Ayah Sebut Josepha Sering Tolak Bermain dengan Teman karena Dianggap Buang-buang Waktu, Ungkap Kebiasaan Putrinya yang Bikin Orang Tua Khawatir

“Apalagi nanti jika terbukti dan apalagi sekarang KPU ingin bermain-main, tapi sudah cepat meralat,” lanjut Din.

Dia mengingatkan seorang pejabat publik harus bersikap transparan, termasuk terkait data pribadi yang masuk sebagai persyaratan capres dan cawapres.

Pasalnya, Din menilai kebohongan pejabat pemerintah yang mendadak terungkap sebagai skandal akan memiliki dampak yang fatal.

“Isu ijazah, ini menyangkut kejujuran. Maka ketika berkaitan dengan seorang presiden, wakil presiden, ini menjadi fatal. Kalau itu terbukti, apalagi ada penipuan, saya hanya bisa berpesan, sudahlah, mundur teratur,” tegasnya.

“Karena nanti kalau sampai rakyat kemarahannya, kekesalannya, jadi nanti isu politik antar kelompok menjadi repot bagi kita bangsa Indonesia ini,” pungkas Din. (saa/dpi)