Kalangan Mahasiswa Desak Pemerintah Percepat Agenda Reformasi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kalangan mahasiswa kembali mendesak pemerintah untuk mempercepat agenda reformasi nasional yang menjadi tuntutan dalam sejumlah aksi unjuk rasa belakangan ini.

Hal itu disampaikan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) yang menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan agenda reformasi nasional melalui sejumlah tuntutan strategis tambahan.

"Poin tambahan yang menjadi sorotan utama, supremasi sipil, reformasi internal institusi Polri, perampasan aset tindak pidana korupsi, dan penghapusan pajak penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan," kata Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam kepada awak media, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Handy menuturkan agenda tersebut merupakan hasil konsolidasi gerakan mahasiswa yang menyuarakan keadilan ekonomi, supremasi sipil, dan profesionalisme aparat negara.

Kata Handy, reformasi Polri bukan sekadar rotasi jabatan tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas penegakan hukum, dan pembatasan wewenang yang rawan disalahgunakan. 

"PB HMI MPO juga secara tegas mendorong skema perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana, serta penghapusan pajak bagi rakyat berpenghasilan menengah ke bawah, demi keadilan fiskal,” ujar Handy. 

Baca Juga

Prabowo Ungkap Indonesia Nol Insiden Terorisme Selama Beberapa Tahun, Apresiasi Kinerja Polri

Handy pihaknya turut menegaskan sikap organisasinya dalam mengawal percepatan agenda reformasi nasional itu.

Pertama yakni PB HMI MPO secara tegas mendukung penegakkan supremasi sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kedua berupa meminta Presiden RI, Prabowo Subianto membentuk tim investigasi rerkait dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025 kemarin.

“PB HMI hadir bukan hanya sebagai pengingat sejarah reformasi, tetapi juga sebagai pemantik arah baru perubahan bangsa,” pungkasnya. (raa)