DPRD DKI Jakarta: Penataan Kampung Kumuh Bukan Dibongkar, tapi Rapikan Sarana Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis menegaskan penataan kampung kumuh di Jakarta bukan berarti penggusuran, melainkan perbaikan sarana dan prasarana agar warga tetap bisa tinggal dengan layak.

“Konsep penataan RW atau kampung kumuh di Jakarta adalah dengan cara merapikan sarana dan prasarana seperti jalan, saluran drainase, dan fasilitas lainnya,” ujar Ali saat dihubungi tvOnenews.com, Sabtu (20/9).

Ali menekankan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta harus segera menyusun anggaran dan bergerak cepat sesuai amanat regulasi.

“Jadi tidak boleh adanya tindakan penertiban seperti menggusur. Yang harus dilakukan adalah segera menyusun anggaran dan setelah itu gerak cepat untuk merapikan RW atau kampung kumuh tersebut, sebagaimana amanat Pergub No 90 Tahun 2018 dan Pergub No 33 Tahun 2024,” jelasnya.

Ia menambahkan, target yang dicanangkan pemerintah cukup ambisius yakni merapikan permukiman kumuh pada tahun 2026.

“Apalagi yang saya dapat informasinya, target Dinas Perumahan Rakyat untuk merapikan semua RW atau kampung kumuh adalah tahun 2026 semua beres atau selesai,” kata Ali.

Baca Juga

Viral, Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis Terjadi di Angkot Jaktim, Polisi Minta Korban Lapor

Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan kondisi kampung kumuh yang sangat memprihatinkan. Di kawasan Galur Selatan, Johar Baru, rumah-rumah berdiri berhimpitan tanpa akses jalan memadai. Bahkan, sebagian warga masih membuang limbah langsung ke Kali Sunter.

Ibrahim, salah satu warga, berharap pemerintah hadir dengan solusi, bukan sekadar wacana pembongkaran.

“Memang rumah kita dekat sekali dengan kali, bahkan WC atau MCK aja ada beberapa (warga) yang nggak ada. Buangnya langsung ke situ (kali). Memang butuh bantuan artinya, bukan untuk dibongkar tapi butuh bantuan solusinya gimana,” ujarnya kepada tvOnenews.com, Jumat (19/9).

Ia mengkritik sikap pejabat yang kerap mengambil jalan pintas dengan penggusuran.

“Kadang-kadang pemerintah kan kesimpulannya enteng aja, bongkar, gitu kan, tapi bukan begitu solusinya apa ini biar jadi bagus. Kalau bongkar mah gampang aja, tapi kan mereka mau tinggal di mana,” katanya.

Ibrahim menegaskan, seorang pemimpin seharusnya mencari jalan keluar yang berkelanjutan.