Marak Kasus Keracunan Massal MBG, Cak Imin Minta BGN Segera Evaluasi

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara soal maraknya kasus keracunan massal para siswa di sejumlah daerah usai menyantap menu makanan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Cak Imin meminta kasus keracunan ini segera dievaluasi sehingga tidak ada lagi korban di masa depan. 

"Tentu semua jenis kejadian, harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.

Di samping itu, dia juga meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana untuk segera menuntaskan persoalan yang terjadi terkait program MBG.

"Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu," tutur dia.

Cak Imin melanjutkan, Fraksi PKB di DPR RI kata dia akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaan program MBG semakin baik. 

"Pasti, kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan. Tapi intinya, kami mendukung untuk lakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem di atasnya dengan cepat," tandas Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat itu. 

Sebelumnya diberitakan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan JPPI saat audiensi dengan Komisi IX DPR RI bersama Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) serta Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025.

"Kami sampaikan kepada pak Prabowo, pertama hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tapi kesalahan sistem, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Untuk itu hentikan program MBG sekarang juga," kata Koordinator program dan advokasi JPPI Ari Hardianto dalam rapat.

Sementara itu, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji meminta MBG dihentikan merespons banyaknya masalah yang terjadi terkait program MBG, salah satunya keracunan massal yang dialami para siswa.

Ubaid menyebut, per 14 September 2025, keracunan MBG sudah menyentuh angka 5.360. Kemudian, per 21 September 2025, data anak keracunan MBG bertambah menjadi 1.092 kasus. 

"Di bulan Juni sudah turun, karena memang sekolah pada Juni-Juli itu masih SPMB atau PPDB ya sehingga (angkanya) kecil. Tapi begitu sekolah sudah masuk bulan Juli, kemudian Agustus dan SPPG September ini digeber MBG-nya maka naik angkanya gila-gilaan, sampai ribuan," kata Ubaid.

"Saya tidak tahu kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator KLB (kejadian luar biasa) karena peningkatannya sangat tajam sekali," sambungnya.

JPPI mencatat, ada 5 provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak se-Indonesia yaitu Jawa Barat dengan 2.000-an kasus, DI Yogyakarta dengan 1.000-an kasus, Jawa Tengah 700-an kasus, Bengkulu 500-an kasus dan Sulawesi Tengah 400-an kasus. 

"Sehingga kami bisa ambil kesimpulan bahwa sebetulnya kasus keracunan ini tidak hanya di satu titik tapi menyebar di seluruh kabupaten di hampir di seluruh provinsi. Ternyata ada problem system soal aturan, soal menu sehingga harus diselesaikan di level pusat tidak hanya stop di SPPG," tutur dia.
Yeni Lestari