Soal Keracunan MBG, LSI Denny JA Sebut Program Harus Terus Berjalan: Harus Ada Respon Cepat

Jakarta, tvOnews.com - Belakangan ini sedang heboh adanya siswa-siswi yang keracunan massal setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan diduga sydaj lebih dari 5000 siswa yang mengalami keracunan. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah menyebutjan perlu ada evaluasi total dan reformasi besar-besaran terhadap para penyelenggaranya.

“Kasus keracunan massal ini jangan dianggap sepele. Harus ada respon cepat, tegas dan keras terhadap para penyelenggara MBG,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kamis (25/9/2025).

Jika tidak, kata Toto, akan berefek psikologis kepada para orangtua yang sekarang mulai khawatir kepada anak-anaknya untuk makan bergizi gratis.

Di beberapa daerah, banyak ibu-ibu yang meragukan keamanan dan kelayakan makanan tersebut untuk dikonsumsi putra putrinya di sekolah.

Meski begitu, Toto berpendapat, program tersebut harus tetap berjalan dengan evaluasi total dan reformasi besar terhadap para penyelenggaranya. 

“Buat saya, darurat MBG yes, tapi stop program MBG no,” ucapnya.

Dalam pandangan Toto, program MBG tersebut merupakan taruhan dari separuh nyawa politik Prabowo. Jika program ini gagal, makan separuh dari nyawa politiknya akan hilang. 

Sebaliknya, jika program sukses, maka Prabowo lah pemiliki legacy yang akan dikenang sepanjang hayat negeri ini.

Karena itu, menurut Toto, tak ada alasan untuk menghentikan program MBG tersebut. 

"Ini adalah program mulia dari Presiden Prabowo, utamanya dalam mengatasi kesenjangan gizi para siswa. Presiden ingin seluruh anak Indonesia mendapat asupan giizi yang baik menuju bangsa Indonesia kedepan yang sehat dan cerdas," ungkapnya.

Masalah besar yang harus segera diatas, lanjut Toto, adalah pembenahan besar-besaran dalam rangka evaluasi dan reformasi total tadi. Siapa saja penyelenggara yang dianggap tak berkompeten atau gagal, suka atau tidak harus diganti.

Dalam penelitian dan pengamatan Toto di lapangan selama ini, temuanya sudah cukup jelas, bahwa tidak seluruh dapur menggunakan standar yang ditentukan. Mungkin lebih dari 70 persen dapur MBG dibangun asal ada, tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kelayakan.