Istana Ultimatum Sertifikat Higienis Dapur MBG Harus Rampung dalam Hitungan Minggu

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah pusat bergerak cepat merespons gelombang kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) paling lambat dalam beberapa minggu ke depan.

“Secepatnya, secepatnya. Mungkin kalau bicara target hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS,” ujar Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta Selatan, dikutip Senin (29/9/2025).

Aturan baru ini sekaligus menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur pengolahan makanan MBG sebelum beroperasi. Pemerintah tak ingin insiden keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah kembali terulang akibat lemahnya standar sanitasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan arahan Presiden Prabowo terkait keselamatan anak harus menjadi prioritas utama.

“Saudara-saudara sekalian atas petunjuk dari Bapak Presiden arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama,” tegas Zulhas dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan.

Baca Juga

Kapolri Lapor Pembangunan SPPG Polri ke Presiden: 33 Dibangun di Wilayah 3 T dan 47 Pakai Energi Terbarukan

Zulhas menambahkan, sertifikat higienis kini tidak bisa ditawar. Setiap SPPG diwajibkan lolos verifikasi kebersihan dapur, sterilisasi alat makan, serta penggunaan air berkualitas.

“Sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS. Harus, harus. Kami cek, karena kalau tidak ini nanti kejadian lagi, kejadian lagi (keracunan MBG). Karena keselamatan adalah anak-anak kita ya, itulah khusus utama,” ucapnya.

Pemerintah memastikan proses sertifikasi akan dipercepat, meski biasanya memakan waktu hingga beberapa minggu. Targetnya, dalam waktu sebulan semua dapur MBG sudah memiliki standar higienis yang diakui secara resmi.

Langkah ini disebut krusial untuk menutup celah kelemahan tata kelola MBG yang belakangan menjadi sorotan publik. Dengan SLHS sebagai syarat mutlak, pemerintah berharap program makanan gratis untuk anak-anak bisa kembali berjalan aman, sehat, dan sesuai standar. (agr/iwh)