NIP PPPK Paruh Waktu Belum Terbit, Ribuan Calon ASN Kota Mataram Masih Menunggu Kepastian dari BKN

Jakarta, tvOnenews.com – Ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih harus bersabar. Hingga Selasa (30/9/2025), Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum juga menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi para calon pegawai tersebut.

Kepastian soal penetapan NIP yang sangat dinantikan ini kembali menjadi sorotan. Padahal, sesuai jadwal awal, pengumuman resmi NIP PPPK Paruh Waktu seharusnya dilakukan pada 1 Oktober 2025. Namun, hingga sehari menjelang tenggat, belum ada kabar resmi dari BKN.

Penetapan NIP Mundur dari Jadwal

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, menyampaikan bahwa hingga akhir September, pihaknya belum menerima informasi apapun terkait penetapan NIP.

“Akan tetapi sampai hari ini 30 September 2025, belum ada informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi kemungkinan jadwalnya mundur,” kata Taufik di Mataram, Selasa.

Ia juga menegaskan bahwa keterlambatan ini berdampak langsung pada proses lanjutan, terutama penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi para calon PPPK.

Baca Juga

Mendagri Ungkap 79 Pemerintah Daerah Terjepit Krisis Fiskal, Usul Suntikan Dana hingga Rp14 Triliun

“Apalagi penyerahan SK, penetapan NIP saja belum ada jadwal pasti,” tambahnya.

Ribuan PPPK Paruh Waktu Belum Pasti

Pemerintah Kota Mataram sebelumnya telah mengusulkan sebanyak 3.078 pegawai non-ASN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, hasil verifikasi menyatakan 3.070 orang lolos sebagai calon ASN jalur PPPK Paruh Waktu.

Sementara itu, delapan orang dinyatakan gugur. Beberapa karena meninggal dunia, sementara lainnya tidak bersedia mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk proses NIP.

Dengan demikian, jumlah calon PPPK Paruh Waktu yang masih menunggu penetapan NIP tetap berada di angka 3.070 orang.

“Semua persyaratan sudah diselesaikan. Kami tinggal menunggu petunjuk teknis dari BKN,” ujar Taufik.

Belum Ada Daerah Serahkan SK

Di tengah simpang siur informasi, sempat beredar kabar bahwa sejumlah daerah sudah menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu. Namun, Taufik membantah hal itu.

“Informasi PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia belum ada perkembangan. Jadi sampai saat ini, tidak ada daerah yang sudah menyerahkan SK,” tegasnya.