Prabowo Murka! Negara Rugi Rp300 Triliun Gara-Gara Tambang Timah Ilegal, 6 Smelter Diserahkan ke PT Timah

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah terhadap praktik tambang timah ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut kerugian fantastis itu berasal dari aktivitas enam perusahaan tambang ilegal di Bangka Belitung, yang kini seluruh aset dan fasilitas produksinya telah disita dan diserahkan ke PT Timah Tbk sebagai pengelola resmi komoditas timah nasional.

Langkah ini disebut sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran sumber daya alam strategis yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Negara Rugi Rp300 Triliun

Dalam sambutannya saat menyerahkan smelter PT Tinindo Internusa kepada PT Timah, Prabowo tak menutupi kemarahannya. Ia mengaku geram karena praktik tambang ilegal di Bangka Belitung telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. 

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan,” ujar Prabowo tegas di Bangka, Senin (6/10/2025).

Baca Juga

DPP BKPRMI: Tradisi Dialog Pejabat dan Mahasiswa di Kampus Adalah Kemajuan Demokrasi

Menurut Prabowo, praktik tambang timah ilegal bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tapi juga berdampak pada lingkungan, rusaknya ekosistem, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola sumber daya nasional.

6 Smelter Ilegal Diserahkan ke PT Timah

Sebagai bagian dari tindak lanjut hukum, pemerintah kini resmi menyerahkan enam smelter timah ilegal dan sejumlah aset hasil sitaan kepada PT Timah Tbk, perusahaan pelat merah di bawah MIND ID yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan ekspor timah Indonesia.

Prabowo menyebut total nilai aset sitaan yang diserahkan mencapai Rp6–7 triliun, termasuk fasilitas produksi, alat berat, logam timah, hingga tanah.

“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6–7 triliun,” jelasnya.

Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya mengamankan aset negara, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi pelaku tambang ilegal bahwa era pembiaran telah berakhir.

Daftar Lengkap Aset yang Diserahkan

Dari hasil operasi penindakan, pemerintah melalui aparat penegak hukum berhasil menyita aset dalam jumlah besar dan beragam dari enam perusahaan tambang ilegal tersebut. Berikut rincian aset yang kini diserahkan kepada PT Timah:

• 108 unit alat berat

• 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)

• 94,47 ton crude tin dalam 112 balok

• Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)

• Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton)

• Mess karyawan 1 unit

• Kendaraan 53 unit

• Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²

• Alat pertambangan 195 unit

• Logam timah 680.687,6 kg

• Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202,7 miliar, serta mata uang asing: US$3,15 juta, JPY 53 juta, SG$524 ribu, EUR 765, KRW 100.000, dan AU$1.840.

Total nilai aset tersebut kini dikelola PT Timah untuk dikembalikan ke negara dalam bentuk manfaat ekonomi yang sah dan berkelanjutan.

Kembalikan Kepercayaan Publik

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mentolerir praktik tambang ilegal yang selama ini menggerogoti sumber daya nasional. Ia juga berkomitmen menertibkan seluruh sektor ekstraktif agar pengelolaannya kembali berpihak pada rakyat dan negara.

“Sudah saatnya kita berhenti membiarkan sumber daya negara dirampok. Semua yang merugikan rakyat dan negara akan kita hentikan,” ujarnya.

Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam reformasi tata kelola pertambangan nasional, yang mencakup pengawasan produksi, ekspor, dan distribusi hasil tambang agar sesuai dengan ketentuan hukum.

Dampak pada PT Timah dan Industri Nasional

Dengan penyerahan enam smelter ilegal tersebut, PT Timah Tbk kini berpotensi meningkatkan kapasitas pengolahan timah nasional secara signifikan. Selain menambah nilai aset, langkah ini juga memperkuat posisi PT Timah di pasar global, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pasokan timah dunia.

Para analis menilai, kebijakan ini bisa menjadi momentum kebangkitan industri timah nasional, asalkan pengawasan dan efisiensi pengelolaan aset rampasan dilakukan secara transparan.

“Pemerintah harus memastikan semua aset sitaan dikelola dengan tata kelola yang baik, agar hasilnya betul-betul kembali ke negara dan tidak jatuh ke tangan pihak yang sama,” ujar salah satu pengamat industri tambang.

Gerak Cepat Pemerintah

Langkah cepat Prabowo menyerahkan aset sitaan ke PT Timah menandai perubahan besar dalam gaya kepemimpinan sektor pertambangan nasional. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik ilegal di lapangan.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang,” tegasnya.

Pemerintah juga berencana melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin pertambangan di Bangka Belitung dan wilayah lain yang rawan penyalahgunaan. Tujuannya, memastikan seluruh kegiatan tambang berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.

Pesan Tegas Prabowo: ‘Ini Kita Hentikan!’

Dalam penutup pidatonya, Prabowo kembali menegaskan bahwa langkah tegas ini adalah permulaan. Pemerintah akan terus melacak potensi kerugian negara di sektor tambang lain dan menindak semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi maupun penyalahgunaan izin.

“Ini kita hentikan. Tidak boleh lagi ada yang main-main dengan kekayaan negara,” tandasnya.