THR dan Gaji ke-13 ASN DKI Dipastikan Aman, Meski Dana Transfer Dipangkas Rp15 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun tidak akan berdampak pada kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN.

Seluruh komponen gaji, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, tetap aman dan akan dibayarkan sesuai jadwal.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menegaskan bahwa meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menyusut menjadi Rp79,06 triliun, rencana kerja Pemprov tetap berjalan normal.

Ia menegaskan, prioritas belanja publik tidak akan dikurangi terlebih yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat.

“Secara keseluruhan, ini tidak akan mengganggu rencana kerja jangka pendek (2025–2026) maupun jangka panjang (hingga 2029 sesuai RPJMD), asal kita jalankan dengan disiplin dan kreatif,” ujar Chico saat dihubungi tvOnenews.com, Minggu (12/10/2025).

Ia memastikan program prioritas seperti subsidi transportasi umum (PSO Transjakarta), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pelayanan kesehatan dasar tetap aman dari dampak pemangkasan anggaran.

“Program prioritas seperti subsidi transportasi umum, KJP, KJMU, dan pelayanan kesehatan dasar tetap aman. Kami sudah pastikan gaji ASN, PPPK, dan non-ASN (termasuk PJLP) tidak terganggu, termasuk THR dan gaji ke-13 tahun ini,” tegasnya.

Chico juga menegaskan, tidak ada pengurangan pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, termasuk bantuan pendidikan dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Tidak ada pemotongan KJP/KJMU atau program UMKM—ini wajib dilindungi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memuji sikap tenang dan kooperatif Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang menerima pemangkasan dana transfer tanpa protes.

Pemotongan tersebut menjadi yang terbesar secara nasional, namun Pemprov DKI disebut tetap menunjukkan kedewasaan fiskal dan komitmen terhadap efisiensi anggaran.

“Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ujar Purbaya berseloroh di Balai Kota.

Pemprov DKI sebelumnya telah merancang APBD 2026 sebesar Rp95,35 triliun, dengan proyeksi transfer pusat mencapai Rp26 triliun. Namun setelah kebijakan pemangkasan, dana transfer menyusut menjadi Rp11 triliun, sehingga total APBD disesuaikan menjadi Rp79,06 triliun.

Meski menghadapi pengurangan terbesar di Indonesia, Pemprov DKI menegaskan pelayanan publik, kesejahteraan pegawai, dan program sosial warga tetap menjadi prioritas utama. (agr/ree)