DPR Minta Purbaya Berhenti Komentari Kementerian dan Lembaga Lain, Gaya 'Koboi' Menkeu Meresahkan?

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berhenti menyinggung kementerian lain.

Misbakhun berharap agar Purbaya fokus membentuk tim ekonomi yang solid dan searah dengan kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta mengingatkan agar Menkeu memperbaiki komunikasi politik.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, dikutip dari laman resmi DPR, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Salah satu manuver Purbaya yang disoroti Misbakhun adalah soal rencana pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Misbakhun menilai bahwa masalah alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR. 

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan," ujar Misbakhun.

Baca Juga

Direktorat Jenderal Pajak Blokir Rekening 84 Penunggak Pajak, Nilai Tunggakan Tembus Rp330,6 Miliar

"Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya untuk Menkeu yang kini dikenal punya gaya 'koboi' di Kemenkeu.

Misbakhun juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah.

Ia menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” tambahnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.